Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil meski tengah berlangsung proses hukum terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kasus tersebut sepenuhnya berada di ranah aparat penegak hukum dan ditangani secara independen.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” ujar Farhan, Rabu (10/12/2025).
Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai wujud komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi dan hanya mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang.
Layanan Publik Tetap Berjalan Normal
Farhan memahami kekhawatiran masyarakat terhadap perkembangan kasus tersebut. Namun ia memastikan kondisi pemerintahan berada dalam situasi stabil dan seluruh pelayanan publik berjalan tanpa hambatan.
“Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa,” kata Farhan.
Ia menegaskan bahwa kasus hukum ini tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, masyarakat diminta melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum dan tugas pemerintahan yang terus berjalan.
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengawasan
Sebagai bentuk komitmen menjaga tata kelola yang bersih dan transparan, Pemkot Bandung mempercepat langkah-langkah penguatan sistem pengawasan, termasuk:
-
peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
-
optimalisasi peran Inspektorat,
-
evaluasi menyeluruh atas SOP layanan publik,
-
percepatan digitalisasi proses administrasi,
-
pengawasan lebih ketat pada area layanan yang berpotensi rawan penyalahgunaan kewenangan.
Pemkot Bandung juga memprioritaskan keberlangsungan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan layanan lainnya. Koordinasi harian di bawah Sekretaris Daerah diperkuat agar ritme pemerintahan tetap responsif dan terkendali.
ASN Diminta Tetap Profesional
Farhan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga profesionalisme dan tetap fokus pada pelayanan publik. “Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” tegasnya.
Pemkot Bandung juga menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
