Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan Kebun Binatang Bandung sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga kepentingan publik di tengah dinamika pembangunan kota.
Farhan mengungkapkan, kesepakatan tersebut telah dibangun bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, komunikasi intensif antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar menjadi kunci untuk menentukan arah masa depan Kebun Binatang Bandung agar tetap berpihak pada fungsi ekologis dan sosial.
“Kesepakatan kami dengan Pak Sekda Jawa Barat sangat jelas, kebun binatang ini harus tetap menjadi ruang terbuka hijau publik,” ungkap Farhan saat ditemui di Stadion Siliwangi, Minggu, 28 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa kebun binatang tidak hanya dilihat sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai bagian penting dari paru-paru kota Bandung.
Lebih lanjut, Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung akan memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat dalam menjaga dan merawat kawasan Kebun Binatang Bandung. Kolaborasi tersebut mencakup aspek tata kelola, perawatan lingkungan, hingga penguatan fungsi edukasi agar kebun binatang tetap relevan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Selain fungsi sebagai ruang terbuka hijau, Farhan memastikan bahwa kesejahteraan satwa yang ada di Kebun Binatang Bandung menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pakan dan perawatan satwa tetap terjamin dengan dukungan dari Kementerian Kehutanan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian satwa.
“Satwa di sini tetap akan mendapatkan pakan yang baik dari Kementerian Kehutanan. Itu menjadi komitmen bersama,” kata Farhan. Menurutnya, keberadaan satwa harus dilindungi dan dikelola secara bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan.
Farhan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Kebun Binatang Bandung belum dioperasikan dengan sistem tiket. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah masih fokus menyelesaikan berbagai persoalan manajemen yang ada. Pemkot Bandung ingin memastikan seluruh aspek pengelolaan berjalan tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik sebelum menentukan skema operasional ke depan.
“Untuk operasional dengan tiket memang belum, karena kita ingin menyelesaikan dulu persoalan manajemennya. Kita bereskan satu per satu,” jelasnya. Langkah ini, menurut Farhan, menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh agar kebun binatang dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
