Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa” di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, usai menghadiri seminar integritas yang digelar DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).
Menurut Herman, percepatan pembangunan yang tengah digenjot Pemprov Jabar harus berjalan seiring dengan aspek kejujuran dan keselamatan dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam seluruh lini pemerintahan.
“Tidak ada tawar-menawar soal integritas. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi, maka harapan kami cepat sampai dan selamat,” ujarnya.
Indeks Integritas Jadi Sorotan
Berdasarkan paparan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Jawa Barat pada 2025 berada di angka 71,85 persen. Angka ini, menurut Herman, merupakan akumulasi persepsi publik dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, Pemprov Jabar terus melakukan perbaikan signifikan, khususnya pada delapan area strategis, termasuk pelayanan publik.
Selain itu, melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK, capaian Jawa Barat dinilai relatif baik dengan angka 88,76 persen. Herman memastikan penguatan integritas dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perencanaan, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi dan Ketegasan Gubernur
Sebagai bentuk komitmen nyata, Gubernur Dedi Mulyadi disebut telah melakukan langkah-langkah tegas, termasuk memangkas birokrasi dan menindak oknum yang menghambat pelayanan.
Salah satu contoh konkret adalah kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama. Kebijakan ini dinilai menjadi terobosan dalam mempermudah layanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Herman juga menyinggung tindakan tegas yang dilakukan gubernur di lingkungan Samsat Soekarno-Hatta Bandung.
“Pak Gubernur tidak sungkan memberikan tindakan. Bahkan ada pemberhentian sementara untuk didalami lebih lanjut. Ini bukti keseriusan kami,” katanya.
Dorongan Pencegahan Korupsi
Pemprov Jabar juga mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga integritas sebagai langkah preventif dalam pemberantasan korupsi.
Herman menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi budaya bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
“Ayo jaga sama-sama integritas kita. Dengan integritas yang baik, maka kita kedepankan pencegahan dalam korupsi,” ujarnya.
