Bandung, Faktaindonesianews.com – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan elemen paling strategis dalam pembangunan daerah. Hampir seluruh program prioritas, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan sangat bergantung pada kualitas proses pengadaan.
Karena itu, pengadaan tidak boleh dipandang sekadar proses administratif, melainkan sebagai fondasi yang menentukan keberhasilan pembangunan.
“Pengadaan adalah denyut utama roda pembangunan daerah. Jika pengadaan berjalan baik, pembangunan pun berjalan baik. Namun jika pengadaan bermasalah, pelayanan publik ikut terganggu,” ujar Iskandar yang akrab disapa Zul—dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di Harris Hotel, Selasa 2 Desember 2025.
Menurut Zul, tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang, terutama dengan adanya perubahan regulasi, digitalisasi sistem, tuntutan efisiensi, dan standar transparansi yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut SDM pengadaan untuk lebih siap, kompeten, dan adaptif menghadapi dinamika.
Pemkot Bandung, kata Zul, menjadikan penguatan perencanaan sebagai fokus utama. Perencanaan tidak lagi cukup dibuat sebagai dokumen administratif di akhir proses, tetapi harus disusun sejak awal, berbasis data, kebutuhan nyata masyarakat, dan berorientasi pada hasil.
“Perencanaan harus rapi, presisi, dan mampu mengantisipasi perubahan baik di tingkat teknologi, kebutuhan publik maupun kebijakan nasional,” jelasnya.
Namun perencanaan saja tidak cukup. Zul menilai pengadaan harus mendorong inovasi, metode yang lebih efisien, serta pemanfaatan teknologi secara luas. Di era digital, proses pengadaan harus semakin cepat, transparan, dan memberi ruang lebih besar bagi UMKM serta pelaku usaha lokal.
Ia menekankan bahwa integritas tetap menjadi fondasi utama. “Tidak ada sistem secanggih apa pun yang bisa berjalan tanpa SDM yang jujur dan profesional. Pemerintahan yang bersih adalah budaya kerja,” tegasnya.
Dengan identitas Bandung sebagai kota kreatif, potensi produk lokal dan UMKM dinilai harus terus dioptimalkan. Pengadaan yang berpihak pada pelaku lokal bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga upaya memperkuat daya saing daerah.
Zul berharap rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antardinas sekaligus memperbaiki praktik pengadaan secara menyeluruh.
“Forum ini adalah ruang belajar, bertukar pengalaman, dan memperkuat komitmen menuju pengadaan yang profesional, cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung, Dudi Prayudi, menyampaikan bahwa Bandung sejak lama dikenal progresif dalam tata kelola pemerintahan.
Penguatan kapasitas internal, termasuk di bidang pengadaan, dianggap sangat strategis untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dudi menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperkuat komitmen bahwa setiap proses pengadaan harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, tingkat maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Jawa Barat termasuk Kota Bandung telah berada pada Level 3: Proaktif.
Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang modern, transparan, dan berintegritas.
“Tidak banyak daerah yang mampu mencapai level maturitas ini,” ujarnya.
Ke depan, Dudi mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa akan menghadapi tantangan lebih kompleks, mulai dari digitalisasi penuh, peningkatan kualitas perencanaan, penegakan integritas, hingga optimalisasi produk dalam negeri.
