Berita BANDUNG, FaktaindonesiaNews.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan bahwa penanganan kemacetan di Kota Bandung harus dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, konsep pengelolaan transportasi di Bandung Raya harus bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
Integrasi Transportasi Massal
Koswara menyoroti pentingnya sistem transportasi massal yang terintegrasi dari titik awal hingga tujuan akhir. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di pusat kota.
“Saat ini sudah ada layanan komuter yang menghubungkan Rancaekek hingga Padalarang. Ini adalah contoh angkutan massal modern yang telah tersedia di Kota Bandung. Namun, perlu adanya feeder atau penghubung bagi layanan ini, termasuk untuk Metro Jabar Trans, agar akses masyarakat semakin mudah,” ujar Koswara saat ditemui di bawah flyover Pasupati pada Senin, 3 Februari 2025.
Selain angkutan massal, Koswara juga menyinggung rencana pembangunan tol dalam kota, atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Proyek ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027 dan diharapkan mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di ruas-ruas jalan utama Kota Bandung.
“Integrasi antara transportasi massal dan tol dalam kota akan menjadi solusi efektif untuk mengurangi kemacetan parah yang terjadi selama ini,” tambahnya.
Isu Lahan Kritis di Kawasan Bandung Utara