Faktaindonesianews.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Merdeka, Selasa (21/4). Pertemuan ini memunculkan spekulasi terkait pembahasan isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.
Agenda Pertemuan Masih Tertutup
Setibanya di Istana, Dudung mengaku belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas. Namun, sebagai penasihat presiden, ia menyebut sering dimintai pandangan terkait berbagai persoalan penting.
“Biasanya Presiden meminta saran dan masukan dari kami sebagai penasihat,” ujar Dudung kepada wartawan.
Meski demikian, ia mengisyaratkan bahwa pembahasan kemungkinan mencakup isu strategis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
Sorotan Isu Geopolitik dan Pertahanan
Dalam kesempatan tersebut, Dudung turut menanggapi isu yang belakangan ramai diperbincangkan, seperti wacana blanket overflight serta kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran wilayah udara tanpa izin tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Dudung juga menyebut bahwa Presiden memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu tersebut dan akan membahasnya secara langsung dalam pertemuan.
Luhut Paparkan Kondisi Ekonomi Nasional
Selain Dudung, Prabowo juga melakukan pertemuan terpisah dengan Luhut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa diskusi tersebut berfokus pada kondisi ekonomi nasional serta perkembangan global.
Menurut Teddy, aktivitas ekonomi domestik saat ini masih terjaga dengan baik, meskipun pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ketidakpastian global.
“Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujarnya.
Strategi Jaga Daya Beli dan Stabilitas APBN
Dalam pertemuan itu, Luhut memaparkan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil.
Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan digitalisasi pemerintahan atau govtech. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan anggaran negara.
Uji Coba Digitalisasi Bansos Diperluas
Pembahasan juga mencakup implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi.
Program tersebut direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah berharap digitalisasi ini mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Bidik Investasi dari Timur Tengah
Tak hanya fokus pada stabilitas domestik, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik investasi asing di tengah dinamika global, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
Salah satu strategi yang tengah disiapkan adalah percepatan pembentukan pusat keuangan nasional atau Indonesia Financial Center guna meningkatkan daya tarik investasi.
