Jakarta, Faktaindonesianews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila langkah tersebut diperlukan guna menyediakan lahan bagi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menekankan bahwa negara harus hadir cepat menghadapi kebutuhan mendesak ribuan warga yang kini kehilangan tempat tinggal.
Instruksi itu disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan adanya hambatan dari sisi penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Menurut Suharyanto, lahan menjadi faktor yang paling sering memperlambat pembangunan hunian sementara.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun. Tetapi lahannya sering jadi masalah karena prosesnya lama,” ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu malam (7/12).
Mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung meminta kementerian terkait, mulai dari ATR/BPN hingga Kementerian Kehutanan, untuk berkoordinasi dengan pemda tanpa menunda waktu. Ia menegaskan kepentingan rakyat harus didahulukan di atas kepentingan pengelolaan lahan.
“Kalau perlu, HGU dicabut sementara atau dikurangi. Ini demi kepentingan rakyat. Lahan harus ada,” tegas Prabowo.
BNPB menjelaskan bahwa hunian sementara dirancang jauh lebih layak dibanding tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga dengan luas tipe 36 atau ukuran 8 x 5 meter. Fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC ikut disediakan.
Saat memaparkan konsep huntara, Prabowo sempat menanyakan biaya pembangunan per unit. Suharyanto menjelaskan satu unit hunian sementara membutuhkan anggaran sekitar Rp30 juta.
BNPB menyebut huntara idealnya digunakan selama satu tahun sebelum masyarakat direlokasi ke hunian tetap (huntap). Namun, durasi bisa lebih panjang jika persoalan lahan belum terselesaikan. Ia mencontohkan pembangunan huntara di Lewotobi yang melibatkan Satgas TNI-Polri sehingga ribuan kepala keluarga dapat dipindahkan dalam waktu enam bulan.
Jika lahan sangat terbatas, BNPB juga menyiapkan alternatif hunian model barak. Namun bila tersedia lahan memadai, satu keluarga dapat dialokasikan tanah 8 x 10 meter, sehingga mempermudah integrasi dengan pembangunan hunian tetap di tahap berikutnya.
Setelah mendengar keseluruhan paparan, Prabowo langsung meminta percepatan pembangunan. Ia berharap proses pembangunan tidak memakan waktu lama. “Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan,” ujarnya.
