Faktaindonesianews.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan membuka kemungkinan menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP) apabila forum tersebut dinilai tidak memberikan manfaat bagi perjuangan kemerdekaan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan buka puasa bersama sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Informasi tersebut diungkap oleh Hanif Alatas, Sekretaris Majelis Syura DPP Front Pembela Islam (FPI), yang hadir sebagai salah satu perwakilan organisasi masyarakat dalam acara tersebut. Menurut Hanif, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari BoP jika keberadaannya di forum tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina.
“Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang memperjuangkan kepentingan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri,” ujar Hanif menirukan pernyataan Prabowo kepada para peserta pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, FPI mengaku belum mendapatkan kesempatan berbicara secara langsung kepada Presiden. Meski demikian, organisasi tersebut telah menitipkan surat kepada Prabowo yang berisi permintaan agar Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace.
Hanif menjelaskan bahwa FPI menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika keputusan-keputusan di dalamnya dipengaruhi oleh kepentingan negara tertentu. Ia juga menyebut organisasinya memiliki kekhawatiran terhadap rekam jejak Amerika Serikat dan Israel dalam konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat berujung pada situasi yang tidak diharapkan, seperti kemungkinan pasukan Indonesia berhadapan dengan kelompok pejuang Palestina di wilayah Gaza.
“Kalau dikirim ke Gaza untuk membantu memerdekakan Palestina tentu kita dukung. Bahkan kami siap mendukung relawan. Tetapi kalau pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi melucuti senjata pejuang Palestina, itu yang kami tidak setuju,” kata Hanif.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyebut Prabowo berkomitmen untuk mundur dari keanggotaan BoP jika Indonesia tidak dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian bagi Palestina.
“Janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur,” kata Cholil Nafis usai menghadiri acara yang sama di Istana Kepresidenan Jakarta.
Cholil juga menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia tetap berlandaskan pada komitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan posisi Indonesia selama ini sudah sangat jelas dan tidak berubah dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Di sisi lain, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace memang menuai sejumlah kritik dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai forum tersebut berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan negara tertentu, termasuk Amerika Serikat dan Israel, dalam dinamika konflik di Timur Tengah.
Di tengah polemik tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace untuk sementara waktu ditangguhkan. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa dalam sepekan terakhir tidak ada pembahasan lanjutan mengenai BoP di tingkat pemerintah.
“Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri beberapa hari lalu, seluruh pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau on hold,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
Ia menambahkan bahwa fokus utama diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak konflik di Timur Tengah.
