Bandung, Faktaindonesianews.com – Ribut soal RUU Perampasan Aset koruptor kembali menyeruak. Di ruang publik, suara pro dan kontra bersahutan. Tapi sayang, ributnya lebih banyak soal politik citra ketimbang komitmen moral. Hukum yang mestinya jadi pagar keadilan, malah tampak seperti pagar pembatas kepentingan.
Ketika Presiden berucap, “Bagaimana nanti keluarganya, anak-anaknya?”, publik justru mengernyit. Kalimat itu terdengar lembut, tapi sekaligus menampar logika keadilan. Apakah negara harus berbelas kasih pada keluarga pencuri uang rakyat, sementara keluarga korban korupsi—rakyat kecil—terus menanggung derita harga naik, lapangan kerja sempit, dan fasilitas publik bobrok?
Inilah bentuk empati yang salah alamat
Negara tak boleh ragu menegakkan hukum hanya karena rasa iba. Rasa kasihan itu mestinya ditujukan pada rakyat miskin yang kehilangan haknya akibat pejabat tamak, bukan pada mereka yang hidup mewah dari hasil korupsi.
RUU Perampasan Aset sejatinya bukan alat balas dendam. Ia adalah mekanisme hukum untuk mengembalikan hak rakyat yang telah dicuri. Negara-negara maju sudah lama melakukannya. Hanya di negeri ini, setiap upaya menjerat koruptor selalu diseret ke wilayah rasa kasihan dan kepentingan politik.
Minim nyali, itulah penyakit lama
Ketika hukum hendak tegak, selalu ada tangan-tangan halus yang menahan, dan suara lembut yang memelintir nalar publik dengan alasan moral semu. Padahal yang dibutuhkan negeri ini bukan belas kasihan untuk penjahat, tapi keberanian untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Jangan biarkan RUU Perampasan Aset menjadi “naskah abadi” tanpa pengesahan.
Sebab setiap hari yang berlalu tanpa undang-undang ini, sama artinya dengan membiarkan koruptor menertawakan hukum—dan menunda kesejahteraan jutaan rakyat yang haknya telah dirampas.
Sudah saatnya hukum bicara tegas:
Yang merampas hak rakyat, asetnya harus dirampas kembali oleh negara.
Tanpa itu, keadilan hanyalah slogan, dan nyali bangsa ini tetap akan bersembunyi di balik kata “kasihan.” /djohar
