Bandung, Faktaindonesianews.com – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, kembali menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan, tata kelola, dan disiplin eksekusi dalam menghadapi dinamika perkotaan yang semakin kompleks. Mulai dari pelayanan publik, pengelolaan anggaran, penataan ruang, hingga pengendalian risiko kebijakan, seluruh aspek pemerintahan membutuhkan langkah yang lebih presisi dan konsisten.
Pesan tersebut disampaikan Sekda dalam kegiatan Rakor Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel Bandung, Kamis (11/12/2025). Acara ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, Iskandar menyampaikan bahwa sejumlah indikator pembangunan Kota Bandung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Ia menyoroti kenaikan Indeks Daya Saing Daerah menjadi 4,26, yang tercatat sebagai angka tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga telah mencapai 100 persen di hampir seluruh urusan pemerintahan.
“Capaian ini membanggakan, namun jangan sampai kita terlena,” ujarnya mengingatkan.
Sekda menegaskan, masih terdapat ruang yang harus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan, pengelolaan aset, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga ritme kerja yang disiplin agar praktik tata kelola pemerintahan tidak mengalami penyimpangan.
Lebih jauh, Iskandar meyakini bahwa Kota Bandung memiliki modal kuat untuk bertumbuh. Mulai dari ekosistem ekonomi kreatif dan digital, SDM muda yang adaptif, hingga energi sosial masyarakat yang kritis dan memiliki kecintaan tinggi terhadap kotanya.
“Potensi hebat saja tidak cukup. Yang menentukan adalah presisi eksekusi. Kita memasuki fase awal RPJMD 2025–2029, periode yang akan menentukan wajah Kota Bandung lima tahun ke depan,” ucapnya.
Ia menilai, apabila peluang seperti digitalisasi, bonus demografi, dan meningkatnya investasi dikelola dengan integritas, Bandung tidak hanya akan berkembang, tetapi bahkan dapat menjadi kota pemimpin di tingkat nasional.
Iskandar juga menekankan bahwa pengawasan menjadi elemen kunci dalam menjaga arah pembangunan. Ia menolak anggapan bahwa pengawasan identik dengan upaya mencari kesalahan.
“Pengawasan itu mekanisme menjaga manfaat. Setiap rupiah APBD harus kembali ke masyarakat. Ini tentang menjaga integritas birokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya beban Inspektorat, melainkan tanggung jawab setiap perangkat daerah. APIP memiliki peran sebagai motor penggerak, sementara seluruh perangkat daerah adalah mitra dalam memastikan penyempurnaan tata kelola.
“Kalau ada risiko, kita cegah. Kalau ada hambatan, kita selesaikan cepat. Kalau ada penyimpangan, kita luruskan dengan tegas,” tutupnya.
