Faktaindonesianews.com, Ciamis – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, saat memaparkan keberhasilan dan strategi percepatan serta perluasan digitalisasi daerah (P2DD).
Pemaparan tersebut berlangsung dalam kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kediri di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Andang menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Ciamis untuk mengembangkan konsep Smart City. Menurutnya, transformasi digital di Kabupaten Ciamis tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi modern, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Tatar Galuh.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah ingin menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih cerdas, transparan, dan akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Smart City Tidak Sekadar Mengandalkan Teknologi
Andang menegaskan bahwa pengembangan Smart City harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Teknologi digital perlu menjadi sarana untuk mempermudah berbagai urusan pelayanan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Karena itu, Pemkab Ciamis terus mendorong integrasi berbagai inovasi digital agar sistem pelayanan antarlembaga pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, transformasi tersebut tetap memperhatikan karakter masyarakat Ciamis yang menjunjung tinggi budaya Galuh dan semangat gotong royong.
Pendekatan ini menjadi penting agar perkembangan teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai sosial yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Regulasi dan Komitmen Bupati Jadi Landasan Digitalisasi
Dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kabupaten Ciamis telah memiliki sejumlah landasan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan transformasi digital.
Dua regulasi yang menjadi dasar penguatan kebijakan tersebut di antaranya:
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.1/Kpts.175-Huk/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ciamis.
Andang menyampaikan bahwa dukungan dan komitmen Bupati Ciamis menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan digitalisasi pemerintahan.
Arahan pimpinan daerah menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik harus mampu membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu caranya dengan menghadirkan sistem pelayanan yang lebih transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi di Ciamis bukan sekadar memakai aplikasi, tetapi mengubah budaya masyarakat,” demikian pesan Bupati yang disampaikan dalam arahannya terkait transformasi digital pemerintahan.
Pesan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, tetapi juga dari perubahan pola kerja pemerintah dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi.
Infrastruktur Internet Dukung Pemerataan Digitalisasi
Selain regulasi dan dukungan pimpinan daerah, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu faktor pendukung percepatan digitalisasi di Kabupaten Ciamis.
Andang menjelaskan bahwa jaringan internet telah menjangkau kawasan permukiman masyarakat di wilayah Ciamis. Bahkan, berdasarkan pemaparan tersebut, tidak terdapat wilayah yang masuk kategori blank spot atau tidak terjangkau jaringan internet.
Kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan pemanfaatan layanan digital hingga ke berbagai wilayah.
Dengan dukungan jaringan telekomunikasi yang memadai, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan pemerintah tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.
Pemerataan akses tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan berbagai aktivitas lainnya.
Bapenda Hadirkan Inovasi Pembayaran Digital
Salah satu bentuk implementasi digitalisasi yang turut dipaparkan adalah inovasi pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis.
Bapenda mengembangkan pelayanan digital dengan memberikan reward atau penghargaan kepada masyarakat yang melakukan pembayaran secara digital. Strategi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus membangun kebiasaan menggunakan sistem transaksi non-tunai.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui pelayanan jemput bola ke desa-desa. Selain itu, petugas membuka layanan pembayaran pada berbagai kegiatan dan acara masyarakat agar akses pelayanan semakin dekat dengan wajib pajak.
