Berita KAB. GARUT, FaktaindonesiaNews – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Nurdin Yana, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kepala Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Garut di Aula Inspektorat, Kabupaten Garut, Kamis (16/1/2025).
Nurdin menegaskan pentingnya penyelesaian masalah administrasi secara cepat dan tepat. Ia meminta para kepala PD untuk segera menuntaskan permasalahan administratif sebelum batas waktu 60 hari.
“Saya berharap kepada teman-teman SKPD Kabupaten Garut, sekaligus yang mengintruksi agar dapat menyesuaikan sebelum 60 harian berjalan pada proses penetapan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar semua berjalan sesuai regulasi dan bebas dari potensi temuan yang berulang.
Inspektur Kabupaten Garut Natsir Alwi mengingatkan bahwa terdapat 13 PD yang menerima LHP. Ia mengungkapkan, sekitar 40% temuan telah terselesaikan dalam waktu enam hari, berkat kerja sama dan pemahaman yang semakin baik dari para PD.
“Beberapa SKPD yang awalnya memiliki banyak temuan kini mulai memahami arti penting pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik,” ucapnya.
Natsir juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PD, dengan pendekatan konsultasi aktif. Tujuannya adalah menciptakan PD yang mampu mempertanggungjawabkan setiap program kegiatan secara profesional, sehingga Kabupaten Garut bisa mencapai status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Mudah-mudahan seluruh SKPD sudah menjadi SKPD yang memasuki zona integritas wilayah bebas dari korupsi,” ujarnya.
Turut hadir beberapa PD yang menerima LHP antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbanpol), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan RSUD.
