Bandung, Faktaindonesianews.com – Ketika Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa lembaga keuangan tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam penilaian penyeluruhan kredit, banyak pihak mendengar tapi tak sepenuhnya menangkap implikasinya.
Di satu sisi, pernyataan itu menunjukkan fleksibilitas dalam proses penilaian kredit. Bank tidak hanya menilai angka, tapi juga konteks: reputasi, prospek usaha, dan kondisi ekonomi yang relevan. Secara teoritis, ini adalah pesan positif, bahwa sistem masih manusiawi.
Namun di sisi lain, rakyat dan pelaku usaha kini hidup dalam ketakutan terselubung terhadap SLIK OJK. Catatan kredit yang terekam di sistem ini menjadi semacam pedang damokles: satu catatan kecil bisa menutup akses modal, satu keterlambatan bisa menurunkan reputasi finansial seumur hidup.
Fenomena ini menciptakan tiga persoalan utama:
1. Paranoia finansial
Banyak debitur menjadi terlalu hati-hati, takut melakukan pinjaman meski sebenarnya mampu membayar. Mereka menunda ekspansi usaha, menunda kebutuhan produktif, atau bahkan enggan mencatat kredit sama sekali. Ironisnya, sistem yang dimaksudkan untuk mendorong inklusi keuangan malah menimbulkan efek menahan ekonomi rakyat.
2. Kesenjangan informasi
SLIK OJK bersifat transparan untuk bank, tapi publik sering tidak memahami kriteria penilaian. Seorang pengusaha kecil mungkin gagal mendapatkan pinjaman bukan karena utang macet, tapi karena interpretasi skor kredit yang terlalu kaku atau tidak sesuai konteks. Rakyat takut, tapi tidak tahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya.
3. Ketergantungan pada “penafsiran subjektif bank”
Walaupun OJK mengatakan ada ruang bagi bank untuk mempertimbangkan faktor lain, kenyataannya banyak lembaga keuangan masih mengikuti skor secara ketat. Ini membuat SLIK tampak seperti hukuman otomatis, bukan alat bantu kredit yang manusiawi.
Intinya:
Rakyat jadi POBIA—takut terhadap SLIK—karena mereka merasa hidupnya diatur angka, bukan peluang. Reformasi sistem kredit memang penting, tapi tidak cukup hanya memberi ruang interpretasi di atas kertas. Publik butuh literasi kredit, proteksi yang jelas, dan kepastian bahwa catatan SLIK tidak menjadi penjara finansial seumur hidup.
SLIK OJK mestinya menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber ketakutan. Seharusnya bisa mendorong inklusi, memperluas akses modal, dan mengurangi ketidakpastian. Alih-alih, saat ini sistem itu lebih mirip “mata-mata keuangan”: setiap transaksi terekam, setiap keterlambatan bisa menjadi dosa permanen di mata bank.
Reformasi sistem finansial tidak hanya soal angka dan regulasi. Ia soal kepercayaan rakyat, dan saat kepercayaan ini hilang, seluruh tujuan inklusi finansial bisa gagal.
Sejatinya, SLIK tidak boleh membuat rakyat menjadi penakut. Ia harus membuat rakyat lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih produktif, bukan paranoid terhadap masa depan finansialnya sendiri.
Karena pada akhirnya, uang yang ada di sistem bukan sekadar angka — tapi dari keringat rakyat, untuk rakyat./djohar
