Faktaindonesianews.com, Bandung – Program Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Wali Kota Muhammad Farhan. Dalam kunjungan lapangannya pada Selasa (24/2/2026), Farhan tak hanya membahas kesiapsiagaan bencana, tetapi juga menemukan sejumlah persoalan krusial yang dinilai perlu penanganan serius dan berkelanjutan.
Kelurahan Maleer di Kota Bandung sebelumnya pernah mendapatkan program normalisasi sungai melalui Citarum Harum sekitar lima tahun lalu. Infrastruktur sungai yang telah dibenahi, menurut Farhan, kini harus diimbangi dengan penguatan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Setelah normalisasi, yang paling penting itu pemberdayaan masyarakatnya. Jangan sampai infrastrukturnya sudah bagus, tapi persoalan sosialnya tertinggal,” tegasnya.
Salah satu isu yang mencuat adalah peredaran minuman keras dan obat keras di kawasan Binong dan Maleer. Farhan mengakui adanya kekhawatiran warga terkait aktivitas yang dinilai cukup ramai dan berpotensi menimbulkan dampak sosial, mulai dari gangguan ketertiban hingga ancaman terhadap ketahanan keluarga.
Pemerintah Kota Bandung, kata dia, akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin usaha dan legalitas produk yang dijual. Penertiban akan melibatkan Satpol PP melalui langkah yustisi maupun non-yustisi apabila ditemukan pelanggaran peraturan daerah.
“Dicek izinnya ada atau tidak. Barangnya legal atau ilegal. Kalau punya izin pun, apakah hanya menjual atau memperbolehkan minum di tempat? Itu izinnya berbeda,” ujar Farhan.
Di sektor lingkungan, Maleer justru mendapat apresiasi. Program Gaslah (petugas pengolah sampah kewilayahan) dinilai mulai menunjukkan hasil positif. Setiap petugas mampu mengolah sekitar 70–80 kilogram sampah per hari. Meski demikian, Farhan belum ingin menyimpulkan program tersebut sepenuhnya efektif.
Para petugas Gaslah baru mulai bekerja sejak 1 Februari 2026 dan masih dalam tahap evaluasi. Ia menargetkan akhir Maret sebagai momen pengujian, terutama menjelang akhir Ramadan ketika volume sampah biasanya meningkat dan potensi kekurangan petugas karena mudik perlu diantisipasi.
Secara realistis, Pemkot menargetkan penurunan sekitar 40 ton sampah per hari dari kontribusi program tersebut. Sementara itu, teknologi pengolahan lain seperti RDF masih dalam tahap perbaikan akibat kendala teknis konstruksi.
Tak semua wilayah memiliki fasilitas pengolahan sampah organik. RW 7, misalnya, memiliki lahan yang belum dimanfaatkan. Pemkot berencana mengembangkan lokasi tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB) publik sebagai solusi multifungsi bagi lingkungan dan ruang sosial warga.
Persoalan sanitasi turut menjadi perhatian. Data Pemkot menunjukkan sekitar 27 persen rumah belum memiliki septic tank layak. Pemerintah telah membangun septic tank komunal dan biotank, namun biaya sambungan pipa dari rumah ke fasilitas tersebut—sekitar Rp5 juta per rumah—masih menjadi beban warga.
Farhan mengakui skema itu belum ideal. Karena itu, Pemkot menargetkan pada 2027 dapat merancang teknologi sanitasi yang lebih murah dan tepat guna agar tidak memberatkan masyarakat.
“Jangan sampai persoalan sanitasi ini dibiarkan dan akhirnya jadi masalah lingkungan yang lebih besar,” ujarnya.
