Bandung, Faktaindonesianews.com – Tiga Wakil Menteri Dalam Negeri dilantik. Indonesia serasa makin lengkap dalam jumlah pejabat, tapi tidak dalam makna. Publik justru bertanya: untuk apa? untuk siapa?
Presiden Prabowo melantik Bima Arya, Akhmad Wiyagus, dan Ribka Haluk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Menteri Tito Karnavian pun menjelaskan, ketiganya akan dibagi tugas berdasar wilayah — barat, tengah, dan timur. Sebuah format baru yang tampak modern dan rapi.
Namun di balik pembagian geografis itu, ada tanda tanya besar tentang arah moral pemerintahan.
Apakah penambahan jabatan ini lahir dari kebutuhan negara atau dari logika politik yang ingin menenangkan banyak pihak?
Publik yang jenuh dengan hiruk pikuk jabatan tentu tak buta. Mereka melihat wajah-wajah baru, tapi merasakan cerita lama: struktur bertambah, substansi tak berubah.
Mungkin benar kata seorang mantan Kapolri legendaris, Hoegeng Imam Santoso, “Kalau mau jujur, tidak usah menunggu jabatan.” Kini, justru jabatan yang kerap dijadikan pelindung dari kejujuran itu sendiri.
Reformasi birokrasi seharusnya dimulai dari pembenahan moral dan karakter aparatur, bukan penambahan level koordinasi. Indonesia tidak kekurangan pejabat — kita kekurangan teladan dan keberanian moral.
Kalimat Tito bahwa tugasnya “semakin ringan karena bisa dibagi tiga” terdengar administratif, tapi dingin. Seolah-olah rakyat bisa disederhanakan dalam zonasi. Padahal masalah bangsa bukan sekadar persoalan koordinasi wilayah, melainkan persoalan nurani kekuasaan.
Bangsa ini pernah punya pemimpin yang tegak berdiri karena nurani, bukan karena jabatan. Kini kita menyaksikan pejabat yang banyak, tapi nilai yang menipis.
Tiga Wamen mungkin bisa menutup celah teknis, tetapi tak akan menutup jurang kepercayaan rakyat.
Sebab rakyat tak butuh pejabat tambahan — mereka butuh bukti bahwa pemerintah benar-benar bekerja dengan hati.
Jika pemerintahan dijalankan seperti orkestra, semestinya ada konduktor yang mengatur harmoni. Tapi apa jadinya bila setiap pemain sibuk mencari sorotan lampu sendiri?
Inilah tantangan terbesar di era Prabowo: bukan menambah jumlah kursi, tapi menambah kadar kejujuran di dalamnya.
“Negara kuat bukan karena banyak pejabatnya, tapi karena pejabatnya berani menegakkan kebenaran.”/djohar
