Jakarta, Faktaindonesianews.com – Rilis resmi dari Kepala Satuan Tugas Penerangan Administrasi Badan Hukum, Hilman Soecipto, tentang tujuh organisasi advokat yang diakui negara berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, semestinya menjadi kabar baik bagi dunia hukum Indonesia. Dengan adanya kejelasan lembaga yang sah, proses penegakan hukum diharapkan lebih tertib dan profesional.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah tujuh organisasi ini benar-benar mampu menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan bantuan hukum, terutama kalangan miskin dan belum melek hukum?
Kita harus jujur mengakui, bahwa akses terhadap keadilan masih menjadi kemewahan bagi sebagian besar rakyat. Banyak masyarakat yang takut, bingung, bahkan tidak tahu harus kemana ketika berhadapan dengan persoalan hukum mulai dari sengketa tanah, urusan waris, hingga kriminalisasi yang seringkali menimpa rakyat kecil.
Padahal, amanat Pasal 22 ayat (1) UU Advokat menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Amanat ini bukan sekadar etika profesi, tetapi panggilan nurani bagi mereka yang disebut sebagai officium nobile profesi terhormat yang sejatinya menjadi pelindung rakyat dari ketidakadilan.
Sayangnya, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak kantor hukum dan organisasi advokat yang masih terpusat di kota besar, sementara masyarakat pedesaan dibiarkan berjuang sendiri. Minimnya literasi hukum membuat rakyat kerap menjadi korban “ketidaktahuan” dan permainan oknum yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi.
Tujuh organisasi advokat yang kini diakui negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang sangat besar. Pengakuan bukan sekadar legalitas administratif, tetapi panggilan untuk menegakkan justice for all — keadilan bagi semua, bukan hanya bagi yang mampu membayar jasa hukum.
Sudah saatnya organisasi-organisasi tersebut memperluas jangkauan layanan hukum, memperbanyak posko bantuan hukum gratis, serta aktif dalam edukasi masyarakat agar melek hukum dan berani memperjuangkan haknya. Sebab hukum yang baik bukan hanya tertulis di lembar undang-undang, tetapi juga hadir nyata di kehidupan rakyat yang membutuhkan perlindungan.
Keadilan bukan milik segelintir orang berpendidikan hukum, melainkan hak seluruh warga negara. Dan di situlah, seharusnya para advokat berdiri di sisi rakyat yang lemah, bukan di balik meja kekuasaan./djohar
