Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung melakukan monitoring lapangan pada Rabu, 14 Januari 2026, di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan. Fokus peninjauan meliputi berbagai persoalan lingkungan, infrastruktur dasar, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga persoalan sosial warga di kawasan permukiman padat.
Titik pertama yang dikunjungi adalah Rumah Deret Tamansari RW 11. Di lokasi ini, muncul sejumlah isu krusial, mulai dari permohonan pembongkaran Masjid Al-Islam yang berada di kawasan rumah deret hingga kondisi mesin incinerator TPS Rumah Deret yang dinilai belum berfungsi secara optimal. Isu rumah ibadah pun menjadi perhatian serius karena menyangkut sensitivitas sosial dan kerukunan warga.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Farhan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah gegabah. Ia menolak pendekatan yang berpotensi memicu konflik antarwarga. “Tidak mungkin kita berani membongkar rumah ibadah tanpa kesepakatan. Ini bukan soal politik, tapi soal keadilan dan ketertiban. Masjid itu milik semua, bukan hanya warga rumah deret, tapi juga warga sekitar,” ujarnya dengan tegas.
Untuk memastikan solusi yang adil, Farhan meminta camat dan lurah menjamin keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk warga sekitar kawasan Baltos, Kementerian Agama, serta Dewan Masjid. Pendekatan yang dipilih adalah mengaktifkan fungsi dua masjid secara bersama-sama, bukan memunculkan persoalan baru yang berlarut.
Usai meninjau rumah ibadah, Wali Kota melanjutkan pengecekan TPS Rumah Deret. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah dari empat RW harus dimulai dari pemilahan di sumber. Pemerintah Kota Bandung juga merencanakan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan sampah agar beban TPS dapat dikurangi secara signifikan dan lebih ramah lingkungan.
Kunjungan berlanjut dengan menyusuri kawasan rumah deret dan menyapa warga secara langsung. Farhan bahkan mengecek salah satu unit hunian, Blok A1 Nomor 09, untuk melihat kondisi tempat tinggal warga secara nyata. Di RW 15, ia meninjau jembatan penghubung antarwilayah, kondisi Posyandu, serta sistem pipa septik yang menjadi persoalan serius di kawasan tersebut.
Dari hasil peninjauan, ditemukan fakta bahwa sebagian besar rumah belum memiliki septictank, sehingga limbah rumah tangga mencemari lingkungan sekitar. Wali Kota menegaskan bahwa solusi sanitasi tidak bisa dilakukan setengah-setengah. “Bukan hanya saluran air kotor yang diperbaiki, tapi pembuatan septictank harus dilakukan untuk semuanya di sini. Camat dan lurah bantu mendata, jangan sampai ada warga yang terlewat. Semua harus sesuai fakta lapangan,” tegasnya.
Selain infrastruktur dan sanitasi, Farhan juga memberi perhatian khusus pada persoalan sosial. Ia menyempatkan diri berdialog langsung dengan anak disabilitas dan anak putus sekolah. Dengan pendekatan empatik, ia menegaskan bahwa masa depan anak tidak boleh dikorbankan oleh persoalan administrasi. “Sudah, jangan menawar-nawar lagi. Kasihan anaknya, sudah telat sekolah. Kita carikan jalannya,” ucapnya.
Anak-anak tersebut direncanakan akan diikutsertakan dalam program pendidikan melalui proses asesmen. Opsi penanganan meliputi penempatan di Sekolah Rakyat Cicendo atau Balai Rehabilitasi Sosial Wiyataguna, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Proses ini akan dilakukan secara resmi melalui pendataan dan koordinasi lintas dinas.
