Bekasi Masuk Program PSEL, 80 Persen Sampah Akan Diubah Jadi Listrik Ramah Lingkungan

Bekasi Masuk Program PSEL, 80 Persen Sampah Akan Diubah Jadi Listrik Ramah Lingkungan

Bekasi, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan komitmennya mendukung program nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini dipandang krusial sebagai solusi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan, pada awalnya daerahnya tidak termasuk dalam daftar penerima program PSEL yang digagas Presiden. Namun, tingginya produksi sampah harian di Kabupaten Bekasi membuat pemerintah pusat akhirnya memanggil untuk ikut serta.

Bacaan Lainnya

“Awalnya Kabupaten Bekasi tidak masuk program. Tapi saya dipanggil ke Kemendagri karena kategori syaratnya minimal 1.000 ton per hari, sementara kita mencapai 2.400 ton,” ujar Ade usai Rapat Paripurna RAPBD Perubahan 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa malam (30/9/2025).

Sampah Jadi Energi

Ade menegaskan, persoalan sampah di Bekasi sudah masuk kategori darurat. Dengan bergabung dalam PSEL, ia optimistis 80 persen sampah di wilayahnya bisa diolah menjadi energi listrik.

“Kalau tidak ikut program ini, rugi. Karena dibiayai pusat. Kalau berjalan, Insya Allah 80 persen sampah akan diubah menjadi energi listrik,” katanya.

Persyaratan Masih Berproses

Meski begitu, Ade menyebut masih ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan lahan tambahan sekitar 5 hektare. Pemkab Bekasi kini menyiapkan opsi memanfaatkan lahan sitaan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Kita sedang penuhi persyaratan. Tanah untuk PSEL masih kurang 5 hektare. Saya harus hati-hati karena ini anggaran pusat. Kita juga sudah koordinasi ke Kejagung terkait kemungkinan lahan sitaan, tapi harus sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.

Target Beroperasi 2026

Bupati Ade memproyeksikan pembangunan PSEL di Bekasi dapat mulai berjalan pada akhir 2026. Menurutnya, percepatan bisa dilakukan lewat kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Targetnya Insya Allah akhir 2026 bisa terealisasi. Sekarang fokus kita menutup kekurangan lahan agar segera masuk tahap pembangunan,” pungkasnya.

Pos terkait