Bupati Garut Resmikan Sekolah Rakyat Rintisan, Langkah Strategis Putus Rantai Kemiskinan

Bupati Garut Resmikan Sekolah Rakyat Rintisan, Langkah Strategis Putus Rantai Kemiskinan

Garut, Faktaindonesianews.com – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menghadiri acara Launching dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) peserta didik baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 di sekolah rintisan yang berlokasi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang, Kecamatan Samarang, Selasa (30/9/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Garut menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah penting untuk memutus rantai transmisi kemiskinan antar generasi.

Bacaan Lainnya

“Pak Presiden Prabowo berpikiran harus ada yang diputus, jangan diturunkan lagi. Caranya dengan membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan yang paling mudah adalah membuka akses pendidikan,” ujarnya.

Implementasi Instruksi Presiden

Program Sekolah Rakyat merupakan implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kepala BBPPKS Bandung, Iyan Kusmadiana, menjelaskan sejak dicetuskan Februari lalu, sudah berdiri 165 Sekolah Rakyat, dengan 65 di antaranya serentak melaksanakan MPLS pada akhir September.

“Luar biasa, kita applause dulu untuk pemerintah kita. Dari sejak Juli berdiri, kini sudah 65 sekolah serentak membuka MPLS di seluruh Indonesia,” kata Iyan.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Pada tahap awal, program juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga BLK di seluruh Indonesia banyak digunakan sebagai lokasi rintisan sambil menunggu pembangunan sekolah permanen oleh Kementerian PUPR.

Penjaringan Peserta Didik

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, menyampaikan bahwa penjaringan siswa dilakukan sejak Agustus berdasarkan data sosial ekonomi nasional, khususnya warga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2.

Hasil pleno menetapkan jumlah peserta didik di Garut, yaitu 50 siswa SMP (17 perempuan, 33 laki-laki) terbagi dalam dua rombongan belajar, serta 25 siswa SD (8 perempuan, 17 laki-laki) dalam satu rombongan belajar.

Pada pembukaan MPLS, para siswa yang berasal dari 28 kecamatan diantar oleh camat dan keluarga mereka. Orang tua difasilitasi untuk menginap semalam sebelum para siswa resmi tinggal di asrama.

Dukungan Fasilitas

Dinas Sosial Garut mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial yang membangun sarana dan prasarana penunjang di BLK Disnakertrans, meliputi ruang guru, ruang kelas, asrama, dan ruang makan.

Pos terkait