JAKARTA, Faktaindonesianews.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tahun ini, BRI mendapat mandat menyalurkan tambahan 25.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), meningkat dari kuota sebelumnya sebanyak 17.700 unit.
Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan hunian layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penambahan kuota tersebut diresmikan dalam acara Penandatanganan MoU dan Akad Massal KPR Subsidi yang digelar di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Pelaksanaan akad dilakukan secara serentak oleh 1.000 MBR di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, menggandeng notaris dan developer perumahan subsidi.
“Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya terserap maksimal. Tentunya tetap dengan prinsip kehati-hatian agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujar Hery Gunardi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).
Saat ini, BRI menjadi salah satu bank penyalur KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Subsidi) terbesar di Indonesia. Hingga Juni 2025, BRI telah menyalurkan KPRS kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan nilai outstanding Rp13,79 triliun, di mana sekitar 97% berasal dari skema FLPP.
Hery menambahkan, kualitas kredit BRI tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) hanya 1,1%, menandakan pengelolaan pembiayaan yang baik dan sehat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi nasional. “Perumahan memiliki dampak berganda karena mendorong berbagai subsektor seperti developer, kontraktor, hingga industri bahan bangunan. Saya minta dukungan penuh dari BRI agar kita bisa menciptakan sejarah bagi Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan,” ungkapnya.
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta unit, dengan 83,4% di antaranya berasal dari kelompok MBR dan miskin.
Program KPR FLPP dirancang pemerintah melalui BP Tapera untuk menjawab persoalan tersebut. Skema ini menawarkan bunga tetap maksimal 5%, tenor hingga 20 tahun, serta menyasar rumah pertama bagi MBR dengan mengikuti ketentuan zona wilayah.
BRI berkomitmen mendukung program ini secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan inklusif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat kepemilikan rumah layak huni.
