Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempertegas arah pembangunan berbasis ketangguhan masyarakat dengan mentransformasi program Warga Jaga Warga menjadi “Siskamling Siaga Bencana”. Langkah ini menempatkan warga sebagai garda terdepan dalam mencegah dan mengurangi risiko lingkungan, sekaligus menjadi bukti nyata capaian satu tahun program Bandung Utama.
Transformasi tersebut lahir dari evaluasi lapangan usai rangkaian kunjungan pemerintah ke 30 kecamatan sepanjang Agustus 2025. Dari hasil pemantauan itu, Pemkot melihat bahwa persoalan keamanan lingkungan tidak bisa berdiri sendiri. Risiko banjir, longsor, kebakaran, hingga masalah sanitasi yang berpotensi memicu krisis kesehatan masyarakat, semuanya saling berkaitan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pendekatan baru ini dirancang untuk mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi preventif. Pemerintah ingin memastikan potensi risiko teridentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi bencana besar.
“Saya akan keliling ke 151 kelurahan untuk memastikan kesiapan masyarakat menghadapi musim hujan. Kita lakukan pencegahan sebisa mungkin sebelum bencana terjadi,” ujarnya pada September 2025.
Menurut Farhan, Siskamling Siaga Bencana bukan sekadar ronda malam seperti konsep lama. Program ini bekerja sebagai sistem deteksi dini berbasis komunitas yang aktif sepanjang hari. Pada pagi hari, warga bersama aparat memeriksa kondisi drainase, infrastruktur lingkungan, hingga potensi kerusakan fasilitas publik. Sementara malam hari tetap difungsikan untuk menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan.
Hingga Februari 2026, program ini telah menjangkau 82 dari 151 kelurahan di Kota Bandung. Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam pemetaan risiko berbasis wilayah. Setiap kelurahan memiliki karakter ancaman berbeda. Ada yang rawan banjir akibat sedimentasi dan penyempitan saluran air, ada pula yang berisiko longsor karena kondisi kontur tanah. Di kawasan padat penduduk, ancaman kebakaran dan penyebaran penyakit seperti TBC serta DBD menjadi perhatian utama.
Pendekatan berbasis data ini memungkinkan intervensi lebih tepat sasaran. Pemerintah tidak lagi menerapkan kebijakan seragam, melainkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain potensi bencana, inventarisasi juga mencakup persoalan sosial dan lingkungan seperti sanitasi, bangunan liar, rumah tidak layak huni, akses air bersih, penerangan jalan umum, hingga kepesertaan jaminan kesehatan.
Keunggulan utama program ini terletak pada mekanisme tindak lanjut cepat. Dalam setiap kunjungan, wali kota didampingi anggota DPRD dan dinas teknis sehingga keluhan warga dapat langsung ditangani. Masalah ringan seperti saluran tersumbat atau lampu jalan mati bisa diselesaikan hari itu juga. Isu yang membutuhkan proses administratif segera dijadwalkan untuk eksekusi lanjutan.
Model kerja ini memangkas rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan publik. Pemerintah mendorong budaya respons cepat, kolaboratif, serta berbasis data lapangan. Paradigma pembangunan pun berubah: warga bukan lagi sekadar penerima layanan, melainkan mitra aktif dalam menjaga keselamatan lingkungan.
