Bandung, Faktaindonesianews.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat kembali menggelar IKP Talk #12 dengan tema Sharing Session Penulisan Rilis Pers Efektif, Selasa (25/11/2025). Kegiatan berlangsung di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, serta diikuti secara daring oleh pranata humas kabupaten/kota di Jabar melalui Zoom dan YouTube.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Nidar Naim, membuka acara dengan menyoroti dinamika pemberitaan yang semakin cepat dan masif. Menurutnya, arus informasi hari ini tidak hanya dipenuhi berita positif, tetapi juga konten bernada negatif yang dapat memengaruhi persepsi publik.
“Di tengah gencarnya pemberitaan, apakah rilis pemerintah masih relevan? Apalagi jika isinya terlalu birokratis. Apakah teori jurnalistik kehumasan masih relevan? Itu yang kita bahas hari ini,” ujar Nidar.
Tren Pembaca Berubah: Narasi Pendek, Visual Kuat
Nidar menjelaskan bahwa saat ini masyarakat lebih tertarik pada konten yang singkat, padat, dan diperkuat foto maupun video. Perubahan budaya membaca tersebut membuat masyarakat beralih mengakses informasi melalui aplikasi media sosial.
“Pranata humas perlu punya pandangan baru. Harus memahami minat masyarakat, kecepatan informasi, dan POV media mainstream. Dengan begitu, rilis yang dikirim bisa lebih relevan,” katanya.
Diskominfo Jabar juga menyiapkan bootcamp untuk seluruh pranata humas kabupaten/kota. Program ini akan memperkuat kompetensi, terutama komunikasi publik berbasis data, penyusunan narasi tunggal, manajemen krisis, hingga produksi konten lintas kanal.
Media: Paragraf Pertama Menentukan Nasib Rilis
Redaktur Kumparan, M. Riski Gaga, menjadi salah satu narasumber yang membuka sesi diskusi. Ia memaparkan bahwa setiap berita yang tayang di media online melalui proses rapat redaksi super cepat, bahkan bisa berlangsung setiap menit ketika isu sedang panas.
“Tidak semua isu bisa diangkat menjadi berita. SDM terbatas dan nilai urgensi menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.
Riski menegaskan bahwa pemerintah bisa menerapkan konsep serupa. Adanya tim mini rapat redaksi di instansi pemerintah akan membantu menilai rilis mana yang layak disebar serta sesuai kebutuhan publik.
Menurut Riski, rilis yang dikirim ke media harus padat, akurat, dan langsung ke inti persoalan. “Dalam sehari, kami menerima ratusan rilis. Hanya paragraf pertamanya yang menentukan apakah akan dibaca sampai akhir atau tidak. Kalau tidak relevan dengan isu hangat, biasanya langsung dilewat,” terangnya.
