Bandung, Faktaindonesianews.com – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif dan berada di jalur yang tepat hingga Desember 2025. Namun, di balik capaian tersebut, ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 di Hotel Papandayan, Senin (15/12/2025).
Farhan menjelaskan, berdasarkan data terkini, kinerja ekonomi Kota Bandung berada dalam kondisi yang stabil dan terjaga. Pada semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,46 persen, sementara pada triwulan ketiga mencapai 5,23 persen.
Tak hanya itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan hingga 3,78 persen, diikuti oleh tingkat pengangguran terbuka yang turut menurun.
“Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, kemiskinan dan pengangguran menurun,” ujar Farhan.
Ketimpangan Jadi Fokus Pembenahan
Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa persoalan ketimpangan sosial masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari gini ratio Kota Bandung yang berada di angka 0,4, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3.
“Ketimpangan ini menjadi fokus kami untuk berbenah. Jumlah penduduk miskin memang berkurang, tetapi kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan karena ada kelompok masyarakat yang justru semakin rentan,” jelasnya.
Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk merumuskan kebijakan yang lebih presisi dan berpihak pada kelompok rentan. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan Harus Berbasis Data
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menekankan pentingnya kebijakan berbasis data sebagai fondasi pembangunan daerah.
Ia menyebut Forum Satu Data sebagai ruang strategis untuk memperkuat integrasi dan kualitas data lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Melalui penguatan Satu Data Kota Bandung, termasuk inovasi LACI RW, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Bandung berupaya menghadirkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
“Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan integrasi data sosial dan ekonomi hingga tingkat RW, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih detail,” ujar Anton.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola data juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Melalui Forum Satu Data ini, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai pijakan utama kebijakan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berjalan seiring dengan upaya pengurangan ketimpangan sosial.
