Bandung, Faktaindonesianews.com – Program Siskamling Siaga Bencana menjadi pintu masuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan warga di tingkat kelurahan. Program ini tidak hanya memperkuat keamanan dan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menuntaskan masalah yang ditemukan langsung di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai melaksanakan kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Senin (15/12/2025).
Farhan menjelaskan, penguatan kembali siskamling mulai digencarkan pasca terjadinya kerusuhan pada 29–30 Agustus lalu. Saat itu, Pemerintah Kota Bandung mengaktifkan siskamling di 30 kecamatan dalam waktu kurang dari 10 hari sebagai langkah memperkuat ketahanan dan stabilitas wilayah.
Namun, dalam perjalanannya, siskamling justru memberikan manfaat yang lebih luas.
“Saya jadi bisa membaca langsung permasalahan di setiap wilayah,” ujar Farhan.
OPD Ditargetkan Selesaikan Masalah dalam 24 Jam
Bersama camat, lurah, dan jajaran tata pemerintahan, Pemkot Bandung kemudian merancang Siskamling Siaga Bencana sebagai program kolaboratif. Tujuannya agar kepala daerah dan OPD memahami secara langsung persoalan mendasar yang dihadapi warga di tiap kelurahan.
Untuk itu, Farhan melakukan kunjungan langsung ke 151 kelurahan guna menyerap aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
Seluruh temuan lapangan kemudian dikompilasi dan dibahas dalam rapat koordinasi. Setiap OPD langsung mendapat tugas sesuai kewenangannya, dengan tenggat penyelesaian maksimal 24 jam.
“Besok paginya langsung kita cek tindak lanjutnya, sudah benar atau belum. Kalau masih ada kendala, langsung kita koreksi,” tegas Farhan.
Hingga pertengahan Desember 2025, Farhan mengungkapkan telah mengunjungi 52 kelurahan dari total target 151 kelurahan. Kunjungan dilakukan secara berkelanjutan dan akan diulang kembali dari kelurahan awal untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Infrastruktur Dasar Jadi Keluhan Terbanyak
Dari hasil pemetaan sementara, Farhan menyebut permasalahan infrastruktur dasar menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
“Rata-rata keluhannya soal air bersih, saluran air kotor, dan banjir genangan. Selain itu penerangan jalan umum, jalan lingkungan, serta perbaikan jalan,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, Pemkot Bandung juga menemukan persoalan spesifik di beberapa wilayah, seperti minimnya sarana olahraga, keberadaan anak yatim, hingga kasus gizi kurang.
Terkait stunting, Farhan menilai jumlah kasus di Kota Bandung tidak terlalu tinggi. Namun, risiko stunting tetap perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan faktor lingkungan dan kesehatan ibu.
“Kalau ibunya diare atau anemia, risikonya besar bayinya menjadi stunting. Ini yang sedang kita tekan,” jelasnya.
Pendatang Jadi Peluang Pendataan dan Ekonomi
Melalui Siskamling Siaga Bencana, Pemkot Bandung juga menemukan fakta terkait tingginya jumlah pendatang. Farhan menyebut tidak ada satu RW pun di Kota Bandung yang tanpa rumah kos.
Bahkan, di beberapa wilayah, persentase pendatang mencapai 20 hingga 25 persen dari total penduduk. Kondisi ini dinilai sebagai peluang, baik dari sisi ekonomi maupun pendataan kependudukan.
“Kita dorong mereka yang sudah tinggal di Bandung untuk ber-KTP Bandung. Supaya tercatat, mendapatkan haknya, dan memberi manfaat bagi kota,” ujar Farhan.
Dalam pelaksanaannya, Farhan menegaskan keterlibatan anggota DPRD juga menjadi bagian penting dari Program Siskamling Siaga Bencana. Keterlibatan tersebut disesuaikan dengan daerah pemilihan masing-masing, mengingat banyak persoalan berangkat dari aspirasi warga yang dihimpun para wakil rakyat.
