Bandung, Faktaindonesianews.com – Di warung pinggir jalan, di rumah mewah berlantai marmer, hingga di dapur kontrakan sempit—warna hijau gas melon itu sama. Tulisannya jelas, tebal, dan suci niatnya: “Hanya untuk masyarakat miskin.”
Namun di negeri ini, kata “hanya” berubah makna. Ia bukan lagi pembatas, melainkan hiasan moral di tengah kebohongan sosial yang menular seperti asap elpiji bocor.
“Ketika Subsidi Tak Kenal Siapa Penerima” Pemerintah dengan gagah menetapkan kebijakan subsidi energi untuk rakyat kecil. Pertamina mengirim tabung 3 kilogram dengan semangat “keadilan sosial”. Disperindag membentuk tim pengawasan, lengkap dengan berita acara dan papan informasi harga eceran tertinggi.
Tapi di lapangan, siapa yang peduli?
Gas melon itu berpindah tangan dari agen ke pengecer, dari pengecer ke pembeli, dan akhirnya — dari kompor masyarakat miskin, ke kompor rumah berpagar tinggi, yang di dapurnya ada kulkas dua pintu dan televisi menempel di tembok.
Si Kaya yang Tak Pernah Malu
Anehnya, orang kaya di negeri ini tidak pernah malu mengantre di pangkalan rakyat kecil.
Mereka datang dengan Alphard, menurunkan ART yang memegang uang pecahan lima puluh ribu,
lalu membawa dua tabung “subsidi”.
Kalau ditanya, mereka menjawab enteng: “Sama saja, gasnya juga dari Pertamina.”
Logika kelas menengah kita:
Subsidi dianggap hak bersama, bukan hak terbatas. Dan selama tulisan “Hanya untuk Masyarakat Miskin” belum jadi barcode terintegrasi dengan nurani, semua orang bisa merasa miskin — asal murah.
Negara yang Sibuk Mengatur, Tapi Tak Pernah Menjaga Yang paling menyedihkan, bukan pada tabung gasnya,
melainkan pada diamnya sistem pengawasan. Dinas perdagangan sibuk dengan rapat koordinasi, sementara tim monitoring hanya datang ketika ada kunjungan menteri.
Laporan pun rapi — hanya di atas kertas. Rakyat kecil tetap membeli gas melon seharga Rp25.000, sementara di data resmi tertulis Rp18.000.
Ironisnya, para pejabat yang berbicara tentang “ketepatan sasaran” kadang juga memakai gas bersubsidi di rumah dinas mereka.
Solusi atau Sekadar Seremonial Baru
Pemerintah berencana membuat sistem digitalisasi LPG bersubsidi dengan NIK. Konon katanya, hanya warga miskin terdaftar yang bisa membeli. Tapi jika data penerima bansos saja masih tumpang tindih, bagaimana nasib tabung gas yang bahkan lebih kecil dari pendataan KTP?
Rakyat kecil hanya ingin satu hal: keadilan yang sederhana. Kalau memang subsidi itu hak mereka, maka jangan biarkan mereka bersaing dengan orang yang dompetnya tebal dan hatinya tipis.
Mungkin saatnya tulisan di tabung gas itu diubah menjadi lebih jujur: “Hanya untuk mereka yang masih punya rasa malu.”
Karena di negeri ini, yang miskin bukan cuma rakyat, tapi juga moralitas publiknya. Dan gas melon tabung kecil berwarna hijau itu telah menjadi cermin besar betapa negara kita masih sering keseleo dalam membedakan siapa yang berhak, dan siapa yang rakus.**djohar pengamat sosial kerakyatan.
