BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kejujuran dan integritas merupakan fondasi utama dalam mengelola koperasi yang sehat dan berdaya saing. Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi — atau yang akrab disapa KDM — menyebut bahwa prinsip dasar koperasi sebenarnya sederhana, yakni kejujuran, sama seperti prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, tanpa kejujuran dan integritas, koperasi tidak akan mampu tumbuh dan memberi manfaat bagi anggotanya.
“Prinsip dasar koperasi itu sederhana, sama dengan pengelolaan keuangan daerah — butuh pengurus yang jujur dan berintegritas. Kalau itu terpenuhi, koperasi pasti maju,” ujar Dedi.
Dedi juga menyoroti mentalitas sebagian pengurus koperasi yang masih perlu diperbaiki. Ia menilai masih ada pengurus yang menganggap jabatan dan aset koperasi sebagai milik pribadi, bukan milik bersama para anggota.
“Ketika seseorang menjadi ketua koperasi, kadang merasa koperasi itu miliknya sendiri. Tidak mau diganti, tidak mau transparan. Ini harus dibenahi agar koperasi bisa maju dan dipercaya,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa Dekopin merupakan wadah tunggal gerakan koperasi di Indonesia. Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh nasional dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar gerakan koperasi.
“Kami harap di Jawa Barat, seluruh elemen koperasi bisa bersatu dan bekerja sama dengan Kemenkop serta pemerintah daerah. Kita bahu-membahu untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia,” ujar Ferry.
Kegiatan Muswil Dekopinwil Jawa Barat ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi gerakan koperasi di Tanah Pasundan. Agenda tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
