Bandung, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh aparat desa yang tergabung dalam DPD dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk tetap bersemangat membangun desa di tengah keterbatasan anggaran. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang digelar di Bale Pakuan, Jumat malam (23/1/2026).
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan terhentinya pembangunan desa. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pemicu lahirnya kreativitas aparat desa, terutama dalam menetapkan skala prioritas pembangunan serta mengelola anggaran secara lebih cermat dan efektif.
“Keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan berhenti. Justru di situlah kita diuji untuk lebih kreatif dan tepat sasaran,” tegas Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menghadapi tantangan serupa akibat pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Meski demikian, KDM memastikan Pemprov Jabar tetap berkomitmen untuk membangun desa-desa, khususnya pada sektor infrastruktur.
“Provinsi Jawa Barat juga memiliki keterbatasan anggaran. Namun kami tetap akan membangun desa-desa, terutama infrastruktur, dan itu akan dimulai tahun ini serta berlanjut ke tahun depan,” ujarnya.
Menurut KDM, pertemuan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga ajang silaturahmi dan berbagi gagasan antara pemerintah provinsi dan aparat desa. Forum ini sekaligus menjawab kegelisahan para kepala desa dan lurah yang khawatir kualitas dan kuantitas pembangunan desa menurun seiring berkurangnya anggaran.
“Tadi sudah saya sampaikan, Pemprov Jabar berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur desa. Kecemasan mereka wajar, tapi kami pastikan desa tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Selain dukungan pembiayaan infrastruktur, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga menyiapkan insentif miliaran rupiah bagi desa-desa berprestasi setiap tahunnya. Kebijakan ini diharapkan mampu memacu inovasi desa sekaligus memperkuat kemandirian pembangunan berbasis potensi lokal.
“Dana ini akan mendorong masyarakat desa lebih kreatif dan memiliki modal yang cukup untuk membangun wilayahnya,” tambah KDM.
Ia juga mengungkapkan rencana agar kabupaten dan kota turut menggelar lomba serupa hingga tingkat kecamatan, dengan hadiah Rp200 juta sebagai insentif tambahan bagi desa dan kelurahan berprestasi.
Sementara itu, Kepala DPMD Jawa Barat Ade Afriandi menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan penghargaan desa terbaik melalui Anugerah Gapura Sri Baduga (AGSB) 2025. Dalam ajang tersebut, juara pertama menerima Rp9 miliar, juara kedua Rp7 miliar, dan juara ketiga Rp6 miliar.
Pada kategori desa, Desa Pangauban, Kabupaten Garut, meraih predikat Pinunjul Kahiji (Juara 1), disusul Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung sebagai juara kedua, serta Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor di posisi ketiga. Sementara pada kategori kelurahan, Kelurahan Sindangrasa, Kabupaten Ciamis meraih juara pertama, diikuti Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, dan Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung.
Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi administrasi digital, keberhasilan pengelolaan BUMDes, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang mencerminkan komitmen desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas pembangunan.
