JAKARTA, Faktaindonesianews.com — Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur tidak memiliki dasar hukum organisasi. Ia menilai keputusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena rapat harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan mandataris hasil muktamar.
“Rapat harian Syuriyah tidak memiliki legal standing. Mereka tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya,” ujar Gus Yahya usai menghadiri Silaturahim Alim Ulama di Kantor PBNU, Minggu (23/11).
Menurutnya, keputusan rapat harian hanya berlaku internal bagi jajaran Syuriyah PBNU dan tidak mengikat pengurus lain di luar struktur tersebut. Gus Yahya menambahkan, rapat harian Syuriyah bahkan tidak memiliki kewenangan memberhentikan pengurus lembaga, apalagi Ketua Umum.
“Keputusan rapat harian Syuriyah itu tidak bisa dieksekusi, tidak mengikat, dan hanya menimbulkan keributan tanpa arah,” tegasnya.
Dalam forum Silaturahim tersebut, para kiai disebut menyesalkan munculnya risalah rapat yang beredar luas dan memicu kegaduhan internal organisasi. Ia menilai seluruh persoalan harus dikembalikan pada aturan dasar PBNU.
“Para kiai menghendaki agar semua masalah dikembalikan ke AD/ART dan diselesaikan bersama tanpa memperluas konflik,” kata Gus Yahya.
Ia menyebut akan ada forum silaturahmi yang lebih luas di Pesantren Lirboyo, Kediri, dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan menghadirkan lebih banyak kiai sepuh dan unsur kepemimpinan PBNU.
“Insyaallah pertemuan besar di Lirboyo akan menjadi ruang mencari jalan keluar atas persoalan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang memutuskan agar Gus Yahya mundur dalam waktu tiga hari. Risalah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan dihadiri 37 pengurus harian Syuriyah PBNU dalam rapat di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025.
Dalam dokumen itu, Syuriyah meminta pengunduran diri Gus Yahya terkait polemik undangan narasumber yang disebut berasal dari jaringan zionisme internasional dalam program Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).
