Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mencatatkan capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan SPBE Tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kota Bandung meraih Nilai Indeks SPBE sebesar 4,66 dengan kategori Memuaskan.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Indeks SPBE Pemkot Bandung berada di angka 4,59 dengan kategori yang sama. Kenaikan ini menjadi indikator penguatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemkot Bandung.
Peningkatan nilai Indeks SPBE tidak lepas dari sinergi dan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah. Transformasi digital pemerintahan dilakukan sejalan dengan arah kebijakan pimpinan daerah serta penguatan sistem layanan publik berbasis teknologi.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas layanan digital, integrasi sistem antar perangkat daerah, serta penguatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemkot Bandung juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi pemerintahan agar lebih efisien, aman, dan saling terintegrasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan Indeks SPBE merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Alhamdulillah, kami bersyukur nilai SPBE Kota Bandung mengalami kenaikan. Semua ini berkat bimbingan dan arahan pimpinan yang kami laksanakan bersama, serta kerja sama seluruh OPD,” ujar Yayan, Kamis, 8 Januari 2026.
Yayan menjelaskan, penerapan SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo semata. Seluruh OPD memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi pemerintahan berbasis elektronik, mulai dari pengelolaan data hingga keamanan sistem.
“SPBE itu komponennya tidak hanya di Diskominfo, tetapi merata di seluruh OPD. Mulai dari pengelolaan data, jaringan internet, infrastruktur, aplikasi, sampai aspek keamanan. Ini adalah kerja kolaboratif,” jelasnya.
Menurut Yayan, Pemkot Bandung tidak menjadikan nilai indeks sebagai satu-satunya tujuan. Lebih dari itu, pemerintah berfokus memastikan setiap produk teknologi pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bukan sekadar mengejar nilai, tetapi bagaimana teknologi bisa menciptakan efisiensi, berbagi pakai data, menghemat anggaran, serta menjamin keamanan informasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan teknologi pemerintahan di Kota Bandung dilakukan secara terencana dan terukur, melalui proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan.
“Pengembangan teknologi tidak didasarkan pada selera atau keinginan semata, tetapi berorientasi pada kebermanfaatan dan kebutuhan pelayanan publik,” ujarnya.
Dengan capaian Indeks SPBE yang meningkat, Pemkot Bandung berharap kualitas layanan digital kepada masyarakat turut mengalami peningkatan, baik dari sisi infrastruktur, aplikasi layanan publik, keamanan data, maupun kemudahan akses layanan pemerintahan.
