Jakarta, Faktaindonesianews.com — Kedutaan Besar Jepang di Vietnam angkat bicara mengenai kebijakan Pemerintah Hanoi yang akan melarang penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin mulai pertengahan 2026. Jepang menilai langkah itu berpotensi mengguncang industri otomotif dan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor terkait.
Melalui sebuah dokumen resmi yang disampaikan ke otoritas setempat, pemerintah Jepang bersama produsen sepeda motor asal Negeri Sakura memperingatkan bahwa kebijakan pelarangan yang dilakukan secara mendadak dapat menghentikan penjualan dan mengganggu rantai pasok industri roda dua di Vietnam.
“Pelarangan secara mendadak akan berdampak pada banyak sektor, mulai dari dealer hingga pemasok suku cadang,” bunyi pernyataan yang dirangkum oleh Kedutaan Besar Jepang di Hanoi, seperti dikutip Reuters, Rabu (22/10/2025).
Kedutaan Jepang menolak mempublikasikan isi lengkap surat tersebut. Namun, mereka menegaskan bahwa Vietnam perlu menyiapkan peta jalan elektrifikasi yang realistis, dengan tahapan implementasi yang jelas agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
Seorang pejabat pemerintah Jepang mengungkapkan, surat peringatan tersebut telah disampaikan sejak September 2025 sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebijakan yang dinilai terlalu cepat.
Sebelumnya, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada Juli 2025 mengeluarkan arahan pelarangan motor bensin untuk memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah Vietnam mengurangi polusi udara yang semakin parah di kawasan perkotaan padat penduduk tersebut.
Selain itu, pembatasan yang lebih ketat dan meluas terhadap motor bensin juga dijadwalkan berlaku pada 2028 di seluruh wilayah perkotaan besar di Vietnam.
