Kabupaten Bogor, Faktaindonesianews.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan kegiatan pengendalian banjir Sungai Cikeas meliputi pembangunan tanggul sepanjang 200 meter dengan pondasi secant pile sedalam 18 meter serta parapet beton sepanjang 200 meter.
Penanganan tersebut merupakan bagian dari pengendalian banjir secara terpadu di wilayah Sungai Cikeas, Cileungsi, hingga Kali Bekasi.
“Kami menargetkan seluruh pekerjaan ini rampung pada Desember 2026,” jelas Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Faliansyah. Saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Anggota Komisi V DPR RI ke Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat pada Jumat (2/10).
Lebih lanjut, Faliansyah menjelaskan bahwa penanganan Sungai Cikeas tidak dapat di lakukan secara parsial. Melainkan perlu menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang terintegrasi pada DAS Kali Bekasi Hulu.
Akan di Lakukan Normalisasi Sungai.
Sungai Cikeas dan Cileungsi yang berdekatan akan bertemu di Kali Bekasi sepanjang 22 kilometer. Untuk itu, di rencanakam akan di lakukan normalisasi sungai serta pembangunan 8 unit kolam retensi dengan target penyelesaian hingga tahun 2033.
“Sedang di siapkan dokumen KAK dan RAB serta penandatanganan Loan Agreement nya pada Desember 2026,” terang Faliansyah.
Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Ahmad Viktor Samodra menyampaikan dalam penanganan banjir terpadu, dukungan dan kolaborasi antara Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dengan Kementerian PU, dan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi kunci keberhasilan. Khususnya dalam hal pengadaan lahan, peran Pemerintah Daerah sangat vital.
“Estimasi kebutuhan biaya pembebasan tanah untuk pembangunan delapan kolam retensi dan pengendalian banjir Sungai Cikeas dan Cileungsi cukup besar. Untuk itu, kami mohon dukungan Komisi V DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Bogor karena memeberi manfaat besar bagi masyarakat,” jelas Viktor.
Meminta Pemerintah Daerah Untuk Berperan Aktif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mendorong Pemkab. Bogor untuk lebih berperan aktif dalam mendukung penanganan banjir, terutama dalam proses penyiapan dan pembebasan lahan.
“Kami sudah meninjau langsung pekerjaan penanganan banjir Sungai Cikeas yang di lakukan Kementerian PU akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung proses pembangunan, khususnya dalam penyiapan lahan,” tegas Roberth.
Roberth Rouw juga menyatakan perlunya penataan pemanfaatan ruang di sepanjang bantaran Sungai Cikeas dan Cileungsi. Pemanfaatan ruang di sempadan sungai perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat upaya pengendalian banjir.
“Masih terdapat pemanfaatan lahan di sepanjang bantaran Sungai Cikeas dan Cileungsi untuk hunian maupun kegiatan lainnya. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yaitu dalam melakukan evaluasi dan penataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga upaya pengendalian banjir di kedua sungai tersebut dapat berjalan optimal,” pungkas Roberth.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Maka pengendalian banjir terpadu dapat rampung secepatnya dan memberi perlindungan bagi masyarakat dari risiko banjir di wilayah Bogor, Bekasi dan sekitarnya.
