Faktaindonesianews.com, Bandung – Permasalahan sampah Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Kali ini, dukungan datang langsung dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Ia menyatakan kesiapan untuk membantu Pemerintah Kota Bandung mengurai persoalan sampah dengan pendekatan kolaboratif berbasis kampus.
Pernyataan itu ia sampaikan saat berkunjung ke Balai Kota Bandung, Rabu 25 Februari 2026. Menurutnya, Bandung memiliki kekuatan besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yakni jejaring perguruan tinggi ternama dan ribuan mahasiswa aktif setiap tahunnya.
Brian menilai, pelibatan mahasiswa melalui program KKN tematik pengelolaan sampah bisa menjadi strategi konkret. Kampus, kata dia, tidak hanya sekadar mengirim mahasiswa ke lapangan, tetapi juga berperan dalam pemetaan kebutuhan infrastruktur, kajian model bisnis, hingga edukasi masyarakat.
“Kampus bisa memetakan kebutuhan komposting, maggotisasi, biodigester, RDF sampai ke rantai pasoknya. Setelah itu kita usulkan ke pemerintah pusat, sehingga tidak membebani APBD,” tegasnya.
Ia membandingkan pendekatan ini dengan pembangunan fasilitas waste to energy berskala besar yang membutuhkan investasi fantastis, mencapai Rp2–3 triliun per unit. Menurutnya, model berbasis komunitas dan kampus jauh lebih efisien serta berkelanjutan.
Bahkan, jika skema ini sukses diterapkan di Bandung, ia optimistis tahun depan bisa direplikasi di berbagai kota lain di Indonesia. Pemerintah pusat sendiri telah menunjuk lima daerah sebagai proyek percontohan, yakni Bandung, Bogor, Tangerang, Purwokerto, dan Yogyakarta.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membeberkan kondisi terkini. Timbulan sampah di Kota Bandung mencapai 1.507,85 ton per hari. Sekitar 60 persen berasal dari rumah tangga, didominasi sisa makanan dan daun.
Namun persoalannya, dari total tersebut, hanya sekitar 21,63 persen yang benar-benar terkelola dengan baik. Sisanya masih berakhir di TPA atau tercecer di lingkungan.
Farhan menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar teknis, melainkan soal perubahan mindset masyarakat. “Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola. Pola pikir ‘sudah bayar, sampah harus lenyap’ itu keliru,” ujarnya.
Sebagai solusi hulu, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Sebanyak 1.597 petugas—satu orang per RW—diterjunkan untuk mengedukasi warga dari pintu ke pintu sekaligus mengangkut sampah organik. Setiap petugas ditargetkan mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari.
Program ini didukung anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital real-time yang menjadi indikator kinerja camat dan lurah.
Tak hanya itu, Pemkot juga mengintegrasikan program Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem ekonomi sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos atau maggot, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen masuk ke dapur warga, dan sisa dapur kembali dikelola.
Target ambisius pun dipasang. Dari rata-rata produksi 0,58 kg sampah per orang per hari, pemerintah ingin menekannya hingga di bawah 0,4 kg.
Kolaborasi antara kementerian, kampus, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum diyakini menjadi kunci. Tanpa rekayasa sosial, pengawasan, dan kesadaran kolektif, persoalan sampah tak akan pernah tuntas. Jika skema ini berhasil, Bandung berpeluang menjadi model nasional pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, bukan hanya mengandalkan teknologi mahal, tetapi membangun budaya yang berkelanjutan.
