Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan kebijakan moratorium penebangan hutan di wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Langkah penghentian sementara ini akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai respons atas kondisi hutan yang dinilai semakin kritis. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi lingkungan sekaligus memperkuat mitigasi bencana di kawasan rawan.
Menurut KDM, moratorium ini menjadi kebutuhan mendesak karena kerusakan hutan di Jawa Barat sudah mencapai tingkat memprihatinkan. “Pemda Provinsi Jawa Barat akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi terjadinya musibah. Moratorium akan disiapkan dan secepatnya diluncurkan,” ujar KDM pada Selasa (2/12/2025).
KDM menekankan bahwa upaya penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam pohon, namun juga memastikan pohon yang sudah tumbuh tetap terlindungi. Ia menggambarkan betapa pentingnya menjaga kualitas hutan dengan pernyataan tegas: menanam 1.000 pohon belum tentu menghasilkan 100 pohon yang tumbuh, tetapi menebang 1.000 pohon dipastikan langsung menghilangkan banyak fungsi ekologis sekaligus memperbesar risiko bencana. “Kita tinggal di bumi, jadi bumi ini harus kita rawat dan jaga, bukan kita rusak,” tambahnya.
Situasi kerusakan hutan di Jawa Barat memperkuat urgensi moratorium ini. Saat ini, hanya sekitar 20 persen hutan yang masih benar-benar utuh, sementara sisanya—sekitar 80 persen—mengalami kerusakan berat atau sedang. Kondisi tersebut membuat kebijakan perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Selain moratorium, KDM juga menggagas program pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Warga akan diajak merawat 1–2 hektare lahan hutan melalui kegiatan menanam dan merawat pohon hingga kuat dan mandiri. Bagi warga yang terlibat, Pemda Jabar menyiapkan upah harian Rp50.000 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan.
Jenis pohon yang ditanam pun dirancang untuk memberikan manfaat ekologis dan ekonomi. Pohon-pohon hutan seperti jamuju dan tanjung dipilih karena tidak boleh ditebang, sementara tanaman produktif seperti petai, jengkol, dan nangka ditanam agar masyarakat bisa memanen hasilnya di masa mendatang. Pemprov Jabar juga akan berdiskusi dengan Perhutani untuk memastikan luas lahan kosong yang bisa diikutsertakan dalam program ini.
