Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya membangun kebijakan pembangunan yang semakin presisi dan tepat sasaran melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendekatan berbasis data dinilai menjadi kunci utama agar setiap kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan pada angka yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka Sosialisasi Sensus Ekonomi dan Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Selasa (23/12/2025).
Farhan menegaskan, data statistik memiliki peran strategis dalam seluruh siklus perencanaan pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus meninggalkan pola pengambilan kebijakan berbasis persepsi.
“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting untuk melihat gambaran perekonomian Kota Bandung secara objektif melalui data dan angka yang akurat,” ujar Farhan.
Ia mengungkapkan, sejumlah indikator ekonomi menjadi perhatian serius Pemkot Bandung, terutama rasio gini dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada di kisaran 5 persen. Tantangan ke depan, kata Farhan, adalah menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan dapat berkelanjutan dan merata.
“Data yang presisi akan membantu kami merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam menurunkan ketimpangan ekonomi,” tegasnya.
Farhan memastikan Pemkot Bandung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan dan kelurahan. Ia juga mengingatkan bahwa sensus ekonomi dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan, sehingga seluruh proses pendataan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan data pribadi.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung Samiran menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026. Saat ini, BPS telah melakukan tahapan awal berupa pengecekan sekitar 111.000 unit usaha di Kota Bandung.
“Dari hasil pengecekan awal, sekitar 111 ribu usaha telah kami verifikasi dari sisi alamat, jenis usaha, hingga wilayah administrasi. Namun angka tersebut baru mencakup sekitar 40 persen dari target keseluruhan,” kata Samiran.
Ia menambahkan, pada Januari hingga Februari 2026, BPS akan kembali melakukan pengecekan lapangan sebagai bagian dari persiapan sensus. Data awal ini menjadi pondasi penting agar proses pendataan berjalan akurat dan menyeluruh.
BPS Kota Bandung juga akan melibatkan sekitar 3.200 petugas sensus yang akan mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya respons sebagian pelaku usaha, sehingga dukungan Pemkot Bandung sangat dibutuhkan.
Selain sensus ekonomi, BPS terus memperkuat pembinaan statistik sektoral melalui kolaborasi dengan Wali Data Kota Bandung, termasuk mendukung program LACI RW dan Desa Cantik yang telah berjalan di sejumlah wilayah.
