Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital layanan pensiunan nasional melalui penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pensiunan Nasional atau KTA Co-Branding. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Kota Bandung, pada Rabu, 14 Januari 2026, dan menjadi bagian penting dari penguatan sistem keanggotaan pensiunan yang lebih modern, terintegrasi, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Penyerahan KTA tersebut menandai langkah konkret dalam mendorong pemanfaatan layanan berbasis digital, khususnya bagi para wredatama atau pensiunan aparatur negara. Selain berfungsi sebagai identitas keanggotaan, KTA Pensiunan Nasional juga dirancang untuk mendukung berbagai layanan non-tunai yang kini semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan apresiasinya kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai inovasi KTA Pensiunan Nasional sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperluas ekosistem layanan digital, termasuk mendorong penggunaan sistem transaksi non-tunai di berbagai sektor.
Menurut Zulkarnain, keberadaan kartu fisik maupun kartu digital dalam KTA Pensiunan Nasional menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat, termasuk para pensiunan, agar semakin terbiasa memanfaatkan teknologi digital. “Transformasi digital tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga harus inklusif bagi para pensiunan yang tetap aktif dan produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkarnain mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung membuka peluang pengembangan pemanfaatan KTA Pensiunan Nasional dalam berbagai layanan daerah. Ke depan, kartu tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah, seperti kemudahan akses layanan tertentu, program khusus, maupun bentuk apresiasi lain bagi para pensiunan yang telah berjasa.
“Para wredatama memiliki peran dan jasa besar bagi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus memberikan ruang penghargaan serta peluang kontribusi melalui sinergi program yang bermanfaat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Pendataan Nasional Pengurus Besar PWRI, Bambang Riadhy Umar, menjelaskan bahwa KTA Pensiunan Nasional bukan sekadar kartu anggota biasa. Kartu ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pemutakhiran data wredatama secara nasional agar lebih rapi, akurat, dan terintegrasi.
“KTA Pensiunan Nasional ini bukan hanya identitas, tetapi menjadi fondasi pendataan nasional PWRI,” ujarnya. Menurut Bambang, data yang valid sangat penting sebagai dasar perencanaan program dan layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pensiunan.
Ia juga mendorong adanya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah agar proses pendataan dapat berjalan optimal. Dengan data yang akurat, berbagai program kesejahteraan, pemberdayaan, hingga layanan berbasis digital bagi wredatama dapat disusun secara lebih tepat sasaran. “Dengan data yang rapi dan akurat, program untuk wredatama bisa disusun dengan lebih tepat,” tuturnya.
