Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat pendekatan berbasis data dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Mulai dari banjir, sanitasi, persampahan, hingga ketertiban wilayah, seluruh kebijakan ke depan akan bertumpu pada data riil dari tingkat RW (Rukun Warga). Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting agar pembangunan kota tidak lagi bersifat asumtif, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-71 di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, pada Senin, 12 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Farhan menegaskan bahwa Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki data sensus lengkap hingga ke karakter masing-masing RW.
Dari total 1.597 RW, seluruhnya telah terdata dan kini sedang menjalani proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Farhan, data ini menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik. “Dengan data lengkap sampai tingkat RW, kebijakan tidak lagi dibuat berdasarkan asumsi, tetapi berangkat dari kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Kunjungan ke Lebak Gede sendiri merupakan kunjungan ke-71 dari target 151 kelurahan yang akan dikunjungi wali kota pada hari kerja sejak September 2025. Farhan menilai, kehadiran langsung di lapangan memberi gambaran utuh tentang persoalan Kota Bandung dari level paling dasar.
Dalam dialog bersama warga, Farhan kembali menekankan adanya tiga jalur utama penyaluran aspirasi masyarakat, yaitu melalui reses DPRD, musrenbang, dan Prakarsa RW. Dari ketiganya, Prakarsa RW dinilai paling strategis karena memberi kewenangan langsung kepada RW untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. “Tidak ada lagi penyeragaman. Setiap RW punya persoalan dan prioritas berbeda,” tegasnya.
Sementara itu, Lurah Lebak Gede Usman Adireja memaparkan sejumlah persoalan krusial di wilayahnya, mulai dari titik rawan banjir dengan aliran deras di kawasan Tubagus Ismail bawah, pohon rawan tumbang, hingga persoalan sanitasi lingkungan. Ratusan rumah tercatat belum memiliki septic tank, sehingga limbah domestik masih dibuang ke saluran air.
Menanggapi hal tersebut, Farhan menegaskan bahwa penanganan Open Defecation Free (ODF) dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi prioritas utama Pemkot Bandung karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan pencegahan stunting. Program ini ditargetkan berjalan bertahap hingga 2029.
Di sektor pengelolaan sampah, Farhan menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan pemerintah. Pemilahan sampah dari rumah menjadi kunci, dengan target pengelolaan 25 kilogram sampah organik per RW per hari. Sementara untuk pedagang kaki lima (PKL), pendekatan penataan dilakukan secara persuasif, bertahap, namun tetap tegas agar tidak mengganggu drainase dan ketertiban umum.
