Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi dari mulai proses perencanaan hingga layanan publik. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan birokrasi digital yang modern, adaptif, dan inklusif. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka Workshop Harmonisasi Strategi dan Implementasi Transformasi Pemerintahan Digital bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Hotel Hilton, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Farhan menyampaikan bahwa transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi merupakan perubahan sistemik yang menempatkan teknologi sebagai penopang utama pelayanan publik yang berkeadilan. “Perubahan adalah keniscayaan. Setiap sistem harus mengikuti prinsip system dynamics agar kita bisa menjadi learning organization,” ujarnya.
Farhan mencontohkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Menurutnya, dokumen dasar seperti KTP dan KK merupakan bagian penting dari keadilan sosial, sehingga tidak boleh ada warga yang terhambat dalam memperolehnya. “Adminduk itu kunci keadilan. Orang yang penghasilannya Rp50 ribu sehari dan Rp50 juta sehari, KTP-nya tetap sama,” tegas Farhan.
Ia menilai digitalisasi harus memperkuat pelayanan yang inklusif, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Karena itu, ia meminta para aparatur sipil negara (ASN) untuk mampu menjadi figur yang adaptif sekaligus spesialis sesuai kebutuhan, sehingga birokrasi benar-benar bekerja secara presisi. “Pemerintahan itu harus metodis, bukan sporadis. Kita ini learning organization.”
Farhan juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan penguatan integrasi data antar-perangkat daerah. Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang dapat diperkuat melalui layanan digital untuk memantau proses pengawasan, pelaporan, hingga perencanaan kebijakan. Ke depan, dashboard digital harus mampu menjadi alat kontrol kinerja sekaligus sarana komunikasi antarorganisasi. “Teknologi digital lebih dari sekadar media sosial. Kita butuh strategi, pemahaman yang sama, dan rencana aksi yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung Evi Hendarin menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas pejabat tinggi pratama dalam mempercepat implementasi transformasi digital sesuai regulasi nasional. Kegiatan yang difasilitasi Iring Sindo ini diikuti 37 peserta dan menjadi tindak lanjut berbagai regulasi strategis, mulai dari UU ASN hingga Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Evi berharap para peserta mampu menyusun peta jalan SPBE yang terintegrasi, interoperabel, dan kolaboratif di seluruh perangkat daerah. “Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan transformasi digital berjalan efektif, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
