Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya penanganan banjir dengan melakukan monitoring kewilayahan di Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, pada Selasa, 27 Januari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan warga yang selama ini kerap terdampak banjir, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah Bandung dan sekitarnya.
Dalam monitoring tersebut, jajaran Pemkot Bandung meninjau langsung titik-titik rawan banjir, khususnya di area pertemuan aliran Sungai Cicalobak dan Sungai Cipanjalu. Dari hasil pantauan di lapangan, diketahui bahwa banjir di kawasan Komplek Sukup dipicu oleh tingginya debit air kiriman dari beberapa sungai, ditambah dengan kondisi sungai yang dangkal dan belum tertata secara optimal.
Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, menjelaskan bahwa Pemkot Bandung tengah menyiapkan solusi teknis berupa pemasangan hidro chamber atau rumah pompa berukuran sekitar 10 x 10 meter. Infrastruktur ini dirancang untuk membantu mengendalikan limpasan air yang kerap meluap ke kawasan permukiman warga.
“Hidro chamber ini secara fungsi adalah rumah pompa, tetapi tidak memerlukan konstruksi besar seperti rumah pompa konvensional. Pompa akan ditempatkan di bagian bawah untuk memompa air dari saluran yang meluap agar tidak menggenangi kawasan permukiman,” jelas Dini Dianawati.
Menurutnya, hidro chamber akan berperan penting dalam mengalirkan limpasan air dari Sungai Cicalobak ke Sungai Cipanjalu, terutama saat debit air meningkat akibat hujan deras maupun kiriman air dari wilayah hulu. Dini berharap solusi ini dapat mengurangi genangan air yang selama ini hampir rutin terjadi di Komplek Sukup.
Dalam dialog antara Pemkot Bandung, petugas lapangan, dan warga setempat, terungkap bahwa banjir kerap terjadi akibat pertemuan arus dua sungai dengan debit besar, sementara kondisi sungai di bawah jembatan masih relatif dangkal. Warga pun mengusulkan beberapa langkah, seperti pendalaman sungai, pelurusan alur sungai, serta pembangunan tanggul, agar aliran air tidak saling berbenturan dan meluap ke permukiman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung serius mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. Namun, ia mengakui bahwa sebagian usulan membutuhkan koordinasi lintas kewenangan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Untuk beberapa usulan seperti sodetan sungai dan pembangunan tanggul skala besar, itu membutuhkan rekomendasi teknis dan perizinan dari BBWS, serta koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Proses administrasinya memang tidak singkat,” ujar Muhammad Farhan.
Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung telah menyiapkan langkah konkret yang bisa diprioritaskan pada tahun 2026, seperti pengadaan pintu air dan optimalisasi pompa yang sudah ada. Ia menargetkan pelaksanaan solusi teknis tersebut dapat mulai direalisasikan setelah Lebaran, dengan tahap desain diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan.
“Targetnya, setelah Lebaran bisa mulai berjalan. Desain sekitar satu bulan, lalu dilanjutkan pelaksanaan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko banjir yang selama ini terjadi hampir setiap tahun,” katanya.
