Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menghadapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027. Dua sektor tersebut dinilai sebagai titik awal yang paling terdampak langsung oleh proyek transportasi massal tersebut, sehingga penanganannya harus dilakukan sejak dini.
Menurut Farhan, pembangunan BRT tidak bisa dilepaskan dari perubahan tata ruang jalan. Oleh karena itu, persoalan parkir dan PKL harus diselesaikan terlebih dahulu agar proses pembangunan tidak memicu keresahan sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Muhammad Farhan, Rabu, 28 Januari 2026.
Farhan mengakui, rencana pembangunan BRT saat ini telah memunculkan beragam kekhawatiran, mulai dari potensi kemacetan lalu lintas hingga dampak sosial bagi warga dan pelaku usaha kecil. Namun demikian, ia menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian teknis secara detail kepada publik.
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.
Terkait adanya penolakan dari warga, khususnya di kawasan Cicadas, Farhan menyebut hal tersebut sebagai reaksi yang wajar. Ia memahami adanya persepsi di masyarakat bahwa pembangunan BRT sering kali diidentikkan dengan penggusuran, meskipun menurutnya anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya menegaskan.
Mengenai kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan bahwa hingga kini belum ada keputusan final. Pemkot Bandung memilih untuk membuka ruang dialog terlebih dahulu guna memahami kondisi riil para pelaku usaha di lapangan.
“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Farhan juga memastikan bahwa kehadiran BRT tidak akan menghilangkan angkutan kota (angkot) yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi warga Bandung. Sebaliknya, angkot akan dialihfungsikan sebagai feeder atau pengumpan yang mendukung sistem transportasi utama.
“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalur BRT nantinya tidak akan mengubah pola dasar transportasi yang sudah berjalan selama ini.
“Jalurnya mah tetap sama, TMP persis. Jadi bukan mau ngubah jalur. Angkot tetap jadi feeder lewat jalur-jalur yang telah ditentukan,” kata Farhan.
Sementara itu, terkait keberadaan angkot tua, Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan tiga koperasi angkot di Kota Bandung, yakni Kopamas, Kobutri, dan Kobanter, untuk membahas program peremajaan armada. Ia mendorong agar peremajaan tersebut diarahkan pada penggunaan angkot listrik yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Pemkot Bandung.
“Kalau mau peremajaan, sebaiknya mulai berpikir untuk memanfaatkan angkot listrik yang pernah di-launching beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.
Menurut Farhan, penggunaan angkot listrik tidak hanya mendukung transportasi ramah lingkungan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menarik kembali minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
“Pemanfaatan angkot listrik ini akan memberikan peluang untuk menarik minat masyarakat naik angkot lagi,” pungkasnya.
