BANDUNG, FaktaindonesiaNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan akan menyiapkan bantuan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan sengketa Pilkada di daerah tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring pada Selasa (25/2/2025), telah disepakati bahwa skema pembiayaan PSU akan ditanggung bersama oleh Pemprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“PSU tetap harus dilaksanakan, dan biayanya akan ditanggung oleh provinsi serta kabupaten,” ujar Dedi usai mengikuti rakor daring.
Anggaran PSU Mencapai Rp60 Miliar
Dari hasil perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya diperkirakan mencapai Rp60 miliar. Namun, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar masih menghitung porsi kontribusi yang akan diberikan dalam skema pembiayaan ini.
“Total kebutuhan dana sekitar Rp60 miliar, tapi kami masih melakukan perhitungan lebih rinci terkait besaran yang akan ditanggung provinsi,” jelasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa alokasi dana untuk PSU ini tidak akan mengganggu rencana Pemprov Jabar dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, dana yang akan digunakan berasal dari sisa anggaran Pilkada 2024 yang masih tersedia di KPU Jabar dan Bawaslu Jabar.
“Dana sisa dari penyelenggaraan Pilkada 2024 di Bawaslu dan KPU Jabar masih ada, jadi ini tidak akan mengganggu efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Pemprov Jabar Serius Antisipasi Pelaksanaan PSU
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat.
“Pak Gubernur sangat peduli karena ini bukan hanya masalah daerah, tetapi juga kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” kata Herman.
