Bekasi, Faktaindonesianews.com — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan desa yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Ia tidak ingin ada satu pun desa yang luput dari program pembangunan, baik pada tahun anggaran 2026 maupun dalam perencanaan tahun 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Asep saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cikarang Utara Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum tersebut, Asep secara tegas meminta pertanggungjawaban para kepala desa terkait pemerataan pembangunan. Ia bahkan mengabsen satu per satu kepala desa yang hadir sebagai bentuk keseriusannya memastikan seluruh wilayah mendapatkan perhatian yang sama.
“Saya sengaja mengabsen kepala desa karena saya tidak mau nantinya ada desa yang tidak dibangun,” ujar Asep di hadapan peserta Musrenbang.
Asep mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, masih terdapat satu desa di Kecamatan Cikarang Utara yang pada tahun 2026 belum memperoleh alokasi pembangunan. Ia pun meminta agar kondisi tersebut segera dikoreksi melalui pergeseran program dan anggaran.
“Bappeda nanti harus ada pergeseran. Saya di 2027 ingin ada pembangunan yang berkeadilan. Utara, tengah, selatan itu sama rata,” tegasnya.
Menurut Asep, dengan total anggaran pembangunan desa di Kabupaten Bekasi yang hampir mencapai Rp1 triliun, seharusnya setiap desa minimal mendapatkan alokasi pembangunan yang proporsional.
“Minimal, masa satu desa satu miliar tidak bisa?” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2026. Bahkan, Asep membuka peluang pergeseran waktu dan anggaran agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Saya ingin di bulan Agustus 2026 pembangunannya. Karena sekarang saya akan lihat dulu desa-desa mana yang tidak ada pembangunannya,” ujarnya.
Asep menegaskan, Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tanpa hasil konkret. Karena itu, ia meminta Bappeda, BPKD, dan DPRD terlibat aktif dalam mengawal pemerataan pembangunan.
“Jangan sampai Musrenbang tidak ada hasilnya. Ini jerih payah kepala desa, jerih payah masyarakat yang Musrenbang di tiap desa dan tiap kecamatan,” ungkapnya.
Selain itu, Asep menekankan pentingnya respons cepat dalam perencanaan pembangunan, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti banjir. Ia menilai, kebutuhan mendesak harus bisa dieksekusi pada tahun berjalan meskipun belum tercantum dalam usulan awal.
“Kalau itu situasinya banjir, memang harus ada. Jangan nunggu 2027. Kalau bisa langsung dieksekusi di 2026,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjauhi praktik permainan dalam pembangunan dan memastikan setiap program dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Harus kita pertanggungjawabkan, dan jangan takut. Karena buat rakyat, bukan buat diri sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Cikarang Utara Enop Can melaporkan bahwa pada tahun 2026 Kecamatan Cikarang Utara mendapatkan alokasi kegiatan fisik dan nonfisik yang tersebar di sejumlah desa. Untuk perencanaan 2027, Musrenbang Kecamatan Cikarang Utara mencatat 234 usulan dari 11 desa, dengan 104 usulan masuk kategori prioritas.
Selain usulan desa, kecamatan juga mengajukan sejumlah isu strategis, terutama penanganan banjir akibat luapan air dan curah hujan tinggi. Enop Can menyebut, wilayah Cikarang Utara dilintasi tiga sungai besar, yakni Kali Ulu, Kali Cikarang, dan Kali Cilemahabang.
“Kecamatan Cikarang Utara memiliki tiga kali. Beberapa minggu lalu terjadi genangan di sejumlah wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan, usulan prioritas lainnya meliputi normalisasi Kali Ulu dari Pasir Gombong hingga Desa Karang Raharja, pelebaran gorong-gorong di kawasan rawan banjir seperti Cikarang Hijau, pembangunan unit sekolah baru, sarana gedung, hingga rencana flyover Lemahabang untuk mengurai kemacetan.
