Faktaindonesianews, Bandung – Pemerintah pusat dan daerah tancap gas mempercepat program perumahan rakyat di Kota Bandung. Langkah ini mendapat sorotan langsung dari Maruarar Sirait yang memuji respons cepat Muhammad Farhan dalam membangun kolaborasi lintas pemerintahan. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) pada Kamis, 12 Februari 2026, Maruarar menegaskan pentingnya kekompakan dari level pusat hingga daerah. Ia menyebut, di bawah arahan Prabowo Subianto, pemerintah pusat ingin memastikan program perumahan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Geraknya cepat dan terkoordinasi. Pemerintah pusat, provinsi, kota, sampai tingkat kelurahan dan RW harus bergerak bersama,” tegasnya.
Tantangan di Lapangan dan Penekanan Integritas
Maruarar tidak menampik bahwa proyek Rusunami Bandung akan menghadapi sejumlah tantangan. Namun, ia menekankan empat hal krusial: integritas, tata kelola yang baik, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menurutnya, proyek besar seperti ini tidak mungkin berjalan tanpa hambatan. Karena itu, komitmen dan pengawasan menjadi fondasi utama.
Ia memastikan perencanaan sedang dimatangkan secara komprehensif. Mulai dari aspek regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan, semuanya disusun agar program berjalan transparan dan akuntabel. Pemerintah menjanjikan detail skema akan diumumkan dalam dua pekan ke depan.
Sebaran Lokasi dan Konsep Kepemilikan
Program Rusunami tidak hanya terpusat di satu lokasi. Pemerintah juga membidik kawasan Cimincerang, Bandung Timur, sebagai titik potensial pengembangan. Konsep ini dirancang untuk memperluas akses rumah subsidi di berbagai wilayah kota.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berharap Bandung mendapat alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi. Ia menegaskan skema yang ditawarkan berbasis kepemilikan, bukan relokasi. Artinya, warga tidak dipindahkan secara paksa, melainkan diberi kesempatan memiliki hunian sendiri dengan sistem cicilan terjangkau.
Pembiayaan akan diperkuat melalui skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dengan dukungan ini, cicilan diharapkan lebih ringan sehingga MBR yang sudah memiliki penghasilan tetap dapat mengakses pembiayaan.
Menariknya, Farhan juga mengusulkan agar guru menjadi prioritas penerima manfaat. Mengingat banyaknya sekolah di sekitar lokasi pengembangan, ia menilai ekosistem kawasan sangat mendukung untuk tempat tinggal tenaga pendidik.
Dukungan Penuh Pemprov Jabar
Dari tingkat provinsi, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan kesiapan mendukung penuh program ini. Pemprov Jabar mendorong model perumahan vertikal sebagai solusi menekan alih fungsi lahan yang kian masif.
Ia bahkan menyebut terobosan di Bandung berpotensi menjadi role model untuk direplikasi di kota-kota lain di Jawa Barat. Pendekatan vertikal dinilai lebih efisien di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
