Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Sawala Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis, 12 Februari 2026. Forum tahunan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah kebudayaan sekaligus memilih tujuh anggota baru Dewan Kebudayaan Kota Bandung (DKKB) melalui mekanisme musyawarah terbuka.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan, menegaskan bahwa Sawala merupakan wadah partisipatif bagi masyarakat dalam menentukan masa depan kebudayaan daerah. Forum ini berfungsi sebagai pranata yang menjembatani gagasan, menyosialisasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sekaligus menyelaraskan strategi budaya dengan program kerja pemerintah.
Irwan menjelaskan, pelaksanaan Sawala merupakan amanat regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2025. Aturan tersebut mewajibkan musyawarah kebudayaan digelar sedikitnya satu kali setiap tahun.
Ia memaparkan perjalanan Sawala sejak pertama kali digelar. Pada 2024, forum ini melahirkan tujuh anggota DKKB periode 2024–2027 melalui mekanisme voting. Setahun kemudian, Sawala 2025 difokuskan pada evaluasi tata kelola serta pendalaman tindak lanjut PPKD, khususnya pada tradisi lisan, ritus, dan pengetahuan tradisional. Bahkan, muncul gagasan menjadikan Sawala sebagai ritus kota yang mengakar dalam identitas Bandung.
Memasuki 2026, dinamika baru muncul setelah seluruh anggota DKKB sebelumnya mengundurkan diri. Sesuai ketentuan Perwal, pengisian ulang harus diputuskan melalui Sawala. “Sawala tahun ini menjadi ruang musyawarah yang inklusif untuk menjaring aspirasi sekaligus memilih tujuh anggota DKKB baru untuk masa bakti empat tahun ke depan,” ujar Irwan.
Sebagai bentuk keterbukaan, Disbudpar juga melakukan penjaringan aspirasi publik melalui Instagram pada 22 Januari hingga 3 Februari 2026. Dari 114 responden, terkumpul tujuh amanat utama bagi DKKB baru, mulai dari integritas, keberpihakan pada seniman akar rumput dan sepuh, regenerasi melalui pendidikan budaya, penguatan riset dan penyelamatan aset sejarah, hingga adaptasi terhadap budaya digital tanpa meninggalkan kearifan lokal.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa kebudayaan harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Ia menilai kota yang maju secara budaya adalah kota dengan birokrasi yang memiliki rasa aktif, bukan sekadar administratif.
Farhan juga mengungkapkan rencana kajian untuk memisahkan secara tegas nomenklatur pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan. Menurutnya, pariwisata berbasis ekonomi, ekonomi kreatif berbasis industrialisasi, sedangkan kebudayaan berbasis rasa.
Ia mencontohkan persoalan sampah sebagai isu yang memerlukan pendekatan budaya. “Paradigma harus berubah menjadi ‘sampah hari ini habis hari ini’. Ini bukan semata soal regulasi, tetapi soal pembudayaan,” tegasnya.
Farhan memastikan, pemilihan DKKB berlangsung murni dari musyawarah pelaku budaya tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis. Peserta Sawala sendiri terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan SDM kebudayaan dari 10 objek pemajuan kebudayaan, lembaga kebudayaan, hingga masyarakat umum.
Melalui Sawala 2026, Pemkot Bandung berharap lahir DKKB yang memiliki kapabilitas, legitimasi, dan integritas kuat, sekaligus mampu merumuskan rekomendasi kebijakan konkret demi pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan berbasis kebudayaan. Pada akhirnya, Sawala bukan hanya forum diskusi, tetapi fondasi penting untuk memastikan kebudayaan tetap menjadi ruh pembangunan kota.
