Bandung, Faktaindonesianews.com – Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan elemen paling krusial dalam penyelenggaraan pembangunan. Menurutnya, seluruh program prioritas hingga kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh bagaimana proses pengadaan dijalankan.
Berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di Harris Hotel, Selasa (2/12/2025), Iskandar yang akrab disapa Zul menegaskan bahwa pengadaan tidak boleh dipandang sebagai sekadar proses administratif.
“Pengadaan adalah denyut utama pembangunan daerah. Jika pengadaan berjalan baik, pembangunan ikut bergerak. Tetapi jika ada masalah, pelayanan publik pasti ikut terdampak,” tegasnya.
Perencanaan Pengadaan Harus Lebih Presisi
Zul menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penuh dinamika, mulai dari perubahan regulasi, percepatan digitalisasi sistem, tuntutan efisiensi, hingga standardisasi transparansi publik yang semakin tinggi. Karena itu, SDM pengadaan harus semakin kompeten dan adaptif.
Pemkot Bandung, kata Zul, menempatkan penguatan perencanaan sebagai titik penting.
“Perencanaan tidak boleh lagi disusun hanya sebagai formalitas pada akhir proses. Harus berbasis data, berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan berorientasi pada hasil,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perencanaan perlu dibuat lebih presisi serta mampu mengantisipasi perubahan teknologi maupun kebijakan nasional yang dapat memengaruhi pembangunan.
Dorongan Inovasi dan Teknologi
Zul menyebut bahwa inovasi dalam pengadaan harus terus diperluas. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu cara mempercepat proses dan memperluas akses pelaku usaha lokal.
“Pengadaan harus lebih cepat, lebih transparan, dan memberi ruang yang lebih besar bagi UMKM,” katanya.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa integritas tetap menjadi landasan utama seluruh proses pengadaan.
“Tidak ada sistem yang akan berjalan baik tanpa SDM yang jujur dan profesional. Pemerintahan yang bersih adalah budaya kerja, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Dengan Bandung sebagai kota kreatif, Zul menilai bahwa produk lokal dan UMKM harus semakin diberdayakan sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
Koordinasi Antarlembaga Jadi Kunci
Melalui forum rapat koordinasi ini, Zul berharap seluruh perangkat daerah semakin solid.
“Forum ini menjadi ruang bertukar pengalaman, memperbaiki praktik pengadaan, dan memperkuat profesionalisme. Tujuan kita sama: pengadaan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Pengadaan Bandung Capai Level Proaktif
Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung, Dudi Prayudi, menambahkan bahwa Bandung selama ini dikenal sebagai kota kreatif dan progresif, termasuk dalam tata kelola pengadaan.
Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas internal menjadi hal yang sangat strategis di tengah dinamika tantangan teknis maupun regulasi.
Dudi juga mengungkapkan bahwa tingkat maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, telah berada pada Level 3 – Proaktif.
“Ini bukti bahwa pemerintah daerah konsisten memperbaiki tata kelola secara modern dan berintegritas,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut belum banyak diraih daerah lain di Indonesia.
Ke depan, pengadaan barang/jasa akan menghadapi tantangan lebih besar seperti digitalisasi penuh sistem pengadaan, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan integritas, hingga optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.
