Jakarta, Faktaindonesianews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk belajar dan menginternalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM Nasional (Musrenbang HAM Nasional). Ia menilai kegiatan yang digagas Kementerian HAM itu menjadi momentum strategis untuk memastikan pembangunan nasional dilakukan berbasis pendekatan HAM.
Bima menyatakan Kemendagri siap mendukung dan berpartisipasi dalam Musrenbang HAM jika diundang sebagai pengisi materi. Menurutnya, Musrenbang HAM memiliki peran penting dalam membangun fondasi pembangunan yang lebih berkeadilan.
“Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia kalau diundang untuk mengisi materi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/12).
Ia menilai keberadaan Musrenbang HAM Nasional sejalan dengan Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto, terutama poin-poin yang menekankan pemenuhan HAM sebagai prioritas pembangunan. Karena itu, ia menilai forum tersebut wajib menjadi perhatian bukan hanya pemerintah pusat, melainkan juga kepala daerah.
“Ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory. Harus menjadi atensi, tidak hanya pemerintah pusat, tapi kepala daerah juga,” jelasnya.
Bima mengingatkan bahwa Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga memiliki peran besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ia menyebut kepala daerah harus memahami dan menjalankan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi harus bisa memahami itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian HAM telah merampungkan perumusan awal pembangunan HAM yang akan dibahas dalam Musrenbang HAM Nasional pada Senin (8/12) hingga Rabu (10/12). Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa forum ini merupakan yang pertama kali digelar di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah dalam mainstreaming HAM di berbagai sektor pembangunan.
“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” kata Pigai.
Menurut Pigai, Musrenbang HAM merupakan tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo, yang menempatkan aspek HAM sebagai prioritas utama. Forum tersebut akan merumuskan langkah strategis pembangunan HAM nasional, mengarusutamakan HAM dalam perencanaan pembangunan, dan memperkuat posisi Indonesia untuk mencapai target sebagai negara yang memimpin dunia pada 2045.
