Faktaindonesianews.com, Ciamis – Suasana Ruang OP Room Setda Kabupaten Ciamis, Selasa (24/02/2026), terasa hangat namun penuh dinamika. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ciamis duduk satu meja bersama Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, membahas berbagai persoalan krusial daerah. Mulai dari keterbatasan anggaran, tantangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan, hingga isu moral dan kesehatan masyarakat.
Audiensi ini bukan sekadar agenda seremonial. Forum tersebut menjadi ruang refleksi satu tahun kepemimpinan Herdiat sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Lebih dari itu, mahasiswa memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan kritik sekaligus gagasan konstruktif bagi arah pembangunan Ciamis ke depan.
APBD Turun Drastis, Tantangan Besar Pembangunan
Isu paling krusial yang mencuat dalam dialog adalah penurunan APBD Kabupaten Ciamis dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Penurunan Rp800 miliar ini terjadi akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, muncul pertanyaan besar: bagaimana pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik?
Herdiat menjawab dengan tegas. Ia memastikan tidak akan menaikkan pajak yang berpotensi membebani masyarakat. “Saya tidak mau menaikkan pajak yang justru membebani masyarakat. Kita maksimalkan potensi yang ada,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Strategi Intensifikasi PAD Tanpa Bebani Rakyat
Menurut Herdiat, PAD Ciamis sebenarnya terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahun. Namun berkurangnya transfer pusat membuat ruang fiskal semakin terbatas, terutama memasuki 2026 yang masih terdampak kebijakan efisiensi nasional.
Alih-alih mengambil jalan pintas dengan menciptakan pajak baru, Pemkab memilih strategi intensifikasi dan optimalisasi sektor yang sudah ada. Salah satu fokusnya adalah penertiban pajak rumah makan yang dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban.
“Keinginan besar tanpa kekuatan anggaran itu omong kosong. Maka kita harus realistis dan cerdas menggali potensi,” tegasnya.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tetap menjaga keberpihakan kepada masyarakat di tengah tekanan anggaran.
Sorotan Infrastruktur, Pendidikan hingga Isu Moral
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyoroti isu pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Tak hanya itu, mereka menyinggung persoalan karakter generasi muda, kasus bullying, hingga persoalan kesehatan masyarakat seperti HIV dan penyimpangan seksual yang dalam satu tahun terakhir tercatat sebanyak 93 kasus.
Herdiat mengapresiasi peran mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ia menilai kritik yang disampaikan bukan serangan, melainkan kontribusi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kritik ini bukan serangan, tapi kontribusi. Jangan berhenti di forum ini, mari terus kita komunikasikan bersama,” ujarnya.
Pengawasan Konten Negatif dan Literasi Digital
Terkait maraknya konten negatif di media sosial, Pemkab Ciamis melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindak sejumlah akun yang dinilai meresahkan. Beberapa grup media sosial yang terindikasi menyebarkan konten penyimpangan seksual telah resmi dihapus setelah melalui proses pelaporan.
Menurut Herdiat, kemajuan teknologi tanpa literasi dan pengawasan berisiko memicu degradasi moral generasi muda. Pemerintah daerah, katanya, tidak boleh tinggal diam menghadapi tantangan tersebut.
Secara keseluruhan, audiensi ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan fiskal dan penurunan APBD yang signifikan, Pemkab Ciamis memilih jalur realistis tanpa membebani masyarakat dengan pajak baru. Optimalisasi PAD, penguatan pengawasan sosial, serta kolaborasi dengan mahasiswa menjadi strategi utama agar pembangunan tetap berjalan dan persoalan sosial dapat ditangani secara komprehensif.
