Bandung, Faktaindonesianews.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung menggeser fokus strategi mitigasi banjir dan longsor. Jika selama ini banjir kerap dipahami sebagai persoalan kapasitas sungai, BPBD menilai akar masalah justru terletak pada menurunnya daya resap air di kawasan perkotaan akibat perubahan tata guna lahan yang masif.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, pesatnya pembangunan membuat banyak wilayah kehilangan fungsi alaminya sebagai area resapan. Kondisi tersebut memperbesar limpasan air hujan dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Selama ini banjir sering dikaitkan dengan kapasitas aliran sungai. Padahal yang paling mendasar adalah kapasitas resapan. Ketika resapan berkurang, potensi banjir otomatis meningkat,” kata Didi, Selasa, 3 Februari 2026.
Menurut Didi, berkurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya permukaan kedap air seperti beton dan aspal membuat air hujan tidak lagi terserap ke dalam tanah. Akibatnya, air mengalir cepat ke sungai dan saluran drainase yang kapasitasnya terbatas, sehingga memicu genangan hingga banjir di sejumlah titik rawan.
Untuk menekan risiko tersebut, BPBD mendorong mitigasi berbasis lingkungan yang menyasar akar persoalan. Strategi ini meliputi pembangunan sumur resapan, kolam retensi, serta program penghijauan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir dan longsor tinggi.
“Upaya mengurangi banjir harus dimulai dari memperbesar daya serap tanah. Sumur resapan, kolam retensi dan penghijauan menjadi solusi yang paling realistis. Kawasan yang hijau memiliki kemampuan resapan jauh lebih baik dibandingkan kawasan yang gundul,” jelasnya.
BPBD menilai pendekatan tersebut lebih berkelanjutan dibandingkan penanganan yang hanya berfokus pada normalisasi sungai. Selain memperkuat ketahanan lingkungan, langkah ini juga berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.
Tak hanya pemerintah, Didi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan pengembang. Ia mendorong warga untuk menanam pohon di lingkungan permukiman serta menerapkan konsep bangunan ramah air, seperti tidak menutup seluruh permukaan tanah dengan material kedap air.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pelaku usaha menjadi kunci membangun ketahanan Kota Bandung terhadap bencana hidrometeorologi.
“Mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran kolektif untuk menjaga ruang hijau dan tidak menutup seluruh permukaan tanah dengan beton akan sangat menentukan masa depan Bandung dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor,” tutur Didi.
Dengan perubahan strategi ini, BPBD berharap upaya mitigasi banjir di Kota Bandung tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan berorientasi jangka panjang, demi menciptakan kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
