Bogor, Faktaindonesianews.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas daerah, khususnya dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, guna mempercepat pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan pada kegiatan Borderline Economic Summit (BES) 2026 yang digelar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).
Acara yang dihadiri pemangku kepentingan lintas daerah ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi pembangunan kawasan perbatasan. Berbagai pihak hadir, mulai dari pemerintah kabupaten/kota sekitar, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas pembangunan regional. Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan Protokol Bogor BES 2025, penandatanganan MoU antardaerah, serta perjanjian kerja sama antar perangkat daerah.
Rudy mengatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas SDM mustahil dilakukan secara parsial. Ia menekankan bahwa Kabupaten Bogor harus bergerak bersama wilayah sekitar agar kebijakan pembangunan dapat selaras dan berdampak luas.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kabupaten Bogor harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan wilayah sekitar agar setiap kebijakan selaras dengan daerah lain,” ujarnya.
Menurut Rudy, tujuan akhir seluruh kebijakan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menilai sinergi lintas wilayah merupakan langkah nyata dalam menghadirkan perubahan yang langsung dirasakan warga.
“Tujuan kita satu: mensejahterakan masyarakat. Borderline Economic Summit ini adalah wujud komitmen bersama membangun bangsa dari wilayah masing-masing,” katanya.
Rudy juga menegaskan bahwa kesempatan ini menjadi momentum bagi Kabupaten Bogor untuk memperkuat peran strategisnya secara regional maupun nasional. “Hari ini, kita ingin menegaskan bahwa dari Bogor, kita berkontribusi untuk Indonesia,” ucapnya.
Wamendagri: Aglomerasi adalah Masa Depan Jabodetabekpunjur
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa tantangan kawasan Jabodetabekpunjur tidak lagi relevan jika dilihat dari perspektif lama seperti “desa mengepung kota” atau “kota mengepung desa”. Menurutnya, pendekatan yang tepat adalah konsep aglomerasi—pembangunan terpadu yang tidak dibatasi sekat administratif.
“Aglomerasi menuntut integrasi tata ruang, transportasi, sampah, energi, hingga lingkungan. Kita harus merencanakan pembangunan bersama, bukan terjebak pada persoalan perbatasan dan kewenangan sektoral,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk Dewan Aglomerasi yang dipimpin Presiden untuk mengoordinasikan perencanaan lintas daerah, mulai dari RDTR, RTRW, hingga kebijakan strategis lainnya. Dewan ini diharapkan bekerja profesional dan bebas kepentingan politik.
Bima menambahkan, negara-negara seperti China, Korea, dan Vietnam melesat karena tata kelola yang efektif. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus bergerak menuju pemerintahan yang efisien dan minim konflik kewenangan.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah menjadi ‘petarung’ dalam menata Jabodetabekpunjur. Forum ini jangan berhenti sebagai seremoni. Harus menghasilkan langkah konkret berbasis aglomerasi demi masa depan Indonesia,” tegasnya.
Pemprov Jabar: Kolaborasi Kunci Pertumbuhan Kawasan Bogor Raya
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar menilai BES sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas daerah di Bogor Raya dan kawasan perbatasan lainnya. Tema “Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi” disebut sejalan dengan fokus pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Karahayuan dan kakertaan masyarakat hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi. Bogor Raya, Jawa Barat, dan bahkan Indonesia harus bergerak bersama,” ujarnya.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian, daerah sekitar, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan regional lainnya.
