Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran (TA) 2025. Total nilai pekerjaan tersebut mencapai Rp2,287 triliun dan diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Jabar.
Kepala DBMPR Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan bahwa ribuan kilometer ruas jalan provinsi membutuhkan penanganan berkelanjutan agar tingkat kemantapannya tetap terjaga. Karena itu, DBMPR merancang program yang mencakup rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pelebaran jalan, pemasangan marka, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.
“Fokus kami adalah menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan pada ruas yang membutuhkan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala,” ujar Agung di Bandung, Rabu (3/12/2025). “Dengan demikian, pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Jabar bisa semakin optimal.”
Dari total paket tersebut, 105 di antaranya merupakan paket murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2). Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun, terutama dialokasikan untuk kebutuhan rekonstruksi dan pelebaran jalan.
Sementara itu, paket murni senilai Rp321,31 miliar difokuskan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap jalan serta jembatan. Adapun paket perubahan yang bernilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk mempercepat penanganan ruas dan jembatan yang membutuhkan tindakan segera. DBMPR juga menyiapkan anggaran melalui BTT untuk respons cepat terhadap kebutuhan mendesak di lapangan.
Agung mengungkapkan bahwa kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II Tahun 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen—gabungan dari kondisi baik dan sedang. “Meski tingkat kemantapan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur dapat dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Untuk infrastruktur jembatan, dari total 1.318 unit, sebanyak 1.123 unit tercatat berada dalam kondisi mantap. Hingga laporan progres terbaru, DBMPR mencatat 263 paket telah memasuki tahap kontrak. Dari jumlah tersebut, 124 paket sudah selesai, 139 sedang berjalan, dan 98 lainnya masih dalam proses pengadaan.
Agung memastikan seluruh progres fisik dan administrasi terus dipantau secara berkala, termasuk oleh UPTD di enam wilayah kerja. “Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres di lapangan kami monitor secara ketat. Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas utama DBMPR Jabar. Dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemda serta mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat akan semakin andal.
“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah,” tutur Agung.
