Jakarta, Faktaindonesianews.com – Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak akan pernah efektif jika titik-titik rawan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN tidak dipetakan secara menyeluruh. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedhong Pracimasana Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12).
Menurut Arif, upaya seperti penerapan sistem merit, digitalisasi proses kepegawaian melalui SIASN dan CAT, hingga pembangunan zona integritas, belum mampu menghapus seluruh persoalan manajemen ASN. Temuan KPK justru menunjukkan adanya kerawanan yang mengakar dan menjadi “penanda dini” rapuhnya integritas birokrasi.
Karena itu, KPK meluncurkan Peta Kerawanan Gratifikasi Sektor Manajemen SDM, yang memetakan potensi gratifikasi sejak tahap rekrutmen hingga pengelolaan kesejahteraan pegawai. Arif menegaskan celah ini harus ditutup karena bisa berkembang menjadi perilaku koruptif yang merusak pelayanan publik.
“Kerawanan bermula dari rekrutmen, promosi jabatan, mutasi, hingga pengelolaan kesejahteraan. KPK hadir untuk memperkuat sistem pencegahan,” ujarnya.
Konsultan Pemetaan Kerawanan Gratifikasi KPK, Sari Wardhani, memaparkan delapan titik utama yang rentan terjadinya gratifikasi: rekrutmen, mutasi-promosi, penilaian kinerja, diklat, pengelolaan data, perencanaan pegawai, pengembangan karier, serta penanganan disiplin. Menurut Sari, integritas ASN tidak cukup bertumpu pada individu.
“Integritas butuh tiga simpul: pemimpin yang aktif, sistem yang transparan, dan SDM yang terlindungi,” tegasnya.
Dari sisi akademisi, Guru Besar UGM Agus Pramusinto menilai bahwa regulasi saja tidak cukup menghentikan korupsi ASN. Ia menyebut perlunya penanaman nilai integritas sejak dini—bukan sekadar ketika seseorang masuk birokrasi. Agus mencontohkan fenomena kecil yang menunjukkan rapuhnya nilai integritas sehari-hari.
“Di Indonesia, barang tertinggal sebentar saja bisa hilang karena dianggap rezeki,” katanya.
Sementara itu, Plt Direktur Penuntutan KPK Joko Hermawan Sulistyo memaparkan beberapa kasus jual beli jabatan yang telah inkrah, mulai dari Pemkab Pemalang hingga Pemkab Probolinggo. Ia menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan adalah bentuk suap yang merusak sistem merit dan mencabut hak ASN yang berintegritas.
“Ini bukan uang syukuran. Ini suap yang merusak tata kelola birokrasi,” tegas Joko.
KPK berharap peta kerawanan yang diluncurkan dapat menjadi rumusan strategis bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk BKN, KemenPAN-RB, perguruan tinggi, hingga pemda DIY dan Jateng sebagai tuan rumah Hakordia 2025.
